“Sedangkan untuk tahun 2022 jumlah 12.520 orang miskin, Kemudian data miskin tahun 2023 belum sampai akhir 31 Desember jadi belum dirilis oleh kementerian,” katanya.
Nurdin mengakui, jika ada perbedaan data kemiskinan antara Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) dikarenakan variabel data yang digunakan antara kedua instansi ini berbeda. Bahkan untuk data BPS cenderung masih tinggi di angka 14.000 lebih atau 15 persen sehingga menempatkan Haltim sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Maluku Utara.
“Memang kalau kita menggunakan Siks-NG itu datanya langsung melalui dinas Dukcapil ke Kemensos, kalau BPS mereka juga punya data sendiri makanya data BPS berbeda karena untuk BPS mereka menggunakan banyak variabel dan sampel dilapangan,” ungkap dia.
Sementara itu untuk menekan tingkat kemiskinan di Haltim saat ini, Nurdin mengaku hanya menerima bantuan pemerintah pusat melalui program Keluarga Harapan (PKH) guna membantu warga miskin di Halmahera Timur.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!