Jadi yang dievaluasi itu pejabat eselon II yang tidak berstatus Plt dan yang tidak masuk dalam tujuh OPD yang sudah dilelang
Miftah Baay (Kepala BKD Provinsi Malut)
Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba menegaskan akan mengevaluasi seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov Malut. Penegasan ini gubernur sampaikan sebelum berangkat menunaikan ibadah umroh di Arab Saudi lewat pesan yang dititipkan kepada kepala BKD Malut, Miftah Baay.
Kepala BKD Provinsi Maluku Utara, Miftah Baay, ketika diwawancarai Haliyora, Rabu 29/3/2023), mengatakan, sebagai bawahan, dirinya memastikan menindaklanjuti pesan gubernur tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, apa yang menjadi arahan tersebut termasuk perombakan kabinet yang dilakukan oleh gubernur beberapa kali sama sekali tak ada kaitannya dengan momentum politik menjelang Pilkada 2024.
“Jadi proses perombakan ini bukan karena kepentingan politik 2024 tapi kita melihat itu sesuatu yang biasa. Dan memang hal seperti itu muncul di momen politik juga,” katanya.
Adapun para pejabat eselon II yang akan dievaluasi ini kata Miftah, menyasar pejabat definitif, bukan berstatus Pejabat Pelaksana Tugas atau Plt termasuk saat mengikuti lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
“Jadi yang dievaluasi itu pejabat eselon II yang tidak berstatus Plt dan yang tidak masuk dalam tujuh OPD yang sudah dilelang itu,” tandasnya. (RS-2)
Halaman : 1 2 Selanjutnya
