Untuk menghindari adanya masalah krusial di tahun 2023 ini, maka saya sarankan tambah satu Pansus lagi, yakni Pansus penyehatan pola keuangan daerah
Ishak Naser (Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara)
Sofifi, Maluku Utara- Sejumlah persoalan yang melilit Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), terus mendapat sorotan dari DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara yang juga politisi NasDem, Ishak Naser meminta ke pimpinan DPRD agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani sejumlah persoalan yang memberatkan Pemprov itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah persoalan seperti utang TPP tenaga kesehatan di RSUD Chasan Boesoirie hingga utang Dana Bagi Hasil (DBH) ke kabupaten dan kota perlu disikapi oleh DPRD selaku lembaga pengawasan yang juga mitra dari Pemprov Malut.
Hal itu disampaikan Ishak Naser saat paripurna penyampaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Utara tahun 2022 di gedung DPRD, Senin (4/3/2023).
Menurut Ishak, pembentukan Pansus selain LKPJ juga penting karena masalah yang dihadapi Pemprov saat ini cukup krusial.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya