Halsel, Maluku Utara- Proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang direkrut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan, diduga berisi orang-orang bermasalah.
Tercatat sebanyak enam orang yang telah direkomendasikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten setempat untuk tidak diloloskan ke tahap seleksi wawancara. Kini, terdapat enam laporan baru ke Bawaslu pasca penetapan yang diumumkan KPU Halsel pada 17 Desember lalu.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Halmahera Selatan, Asman Jamel saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya Jumat, (23/12/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Enam orang yang direkomendasikan temuannya bervariasi itu hingga pengumuman mereka tidak diloloskan sesuatu pantauan Bawaslu. Mereka diantaranya dua pernah caleg Dapil 1 wilayah Bacan pada 2019 yaitu Haris Adingku dan Faris Adingku dari partai Berkarya dan Andi Sajuang partai Demokrat.
“Sedangkan tiga lainnya melakukan unggahan di Facebook Iswan S Thaib selaku Timses Paslon Hello-Humanis, Budiarjo Said cuitannya di Facebook saat kunjungan ketua DPP PKB bersama Bupati Halsel, Bagus Prasetyo Asrul juga memposting paslon Bupati Hello-Humanis,” ungkap Asman.
Menurut Asman, temuan Bawaslu itu berdasarkan informasi melalui pemberitaan sejumlah media massa usai KPU Halmahera Selatan mengumumkan hasil seleksi tertulis PPK untuk Pemilu 2024.
“Tadi malam saya koordinasi ke staf itu ada enam orang sudah dilaporkan setelah hasil CAT diumumkan. Temuan itu bukan pengaduan langsung di kantor tapi berdasarkan informasi awal yang dihimpun di media massa. Jadi laporan yang masuk di kantor hanya dua,” ujarnya.
Asman menegaskan, Bawaslu Halmahera Selatan bakal mempelajari setiap laporan apabila terbukti dengan dukungan data langsung menindaklanjuti ke KPU untuk melakukan pertimbangan kembali.
“Bahkan kami juga sudah sampaikan ke teman-teman di Panwaslu di 30 Kecamatan agar dalam melakukan pemantauan dan pengawasan secara maksimal dalam melihat rekam jejak anggota PPK,” pintanya.
“Selain enam orang yang sudah direkomendasikan Bawaslu itu, pasca pleno penetapan kelulusan calon PPK pada 17 Desember lalu, kini masih ada enam laporan masyarakat yang sudah diterima. Laporan ini akan dipelajari kemudian ditindaklanjuti ke KPU,” tegasnya.
Meski begitu, Asman masih merahasiakan identitas enam anggota PPK yang dilaporkan masyarakat itu dengan alasan masih melakukan pengkajian dan penelusuran.
“Kami belum bisa membuka lebih jauh siapa-siapa saja anggota PPK terpilih yang dilaporkan terlibat Parpol. Karena saat ini dalam tahapan proses penelusuran. Sambil kita lihat perkembangan berikutnya,” ujar Asman beralasan.
Diketahui, KPU Halmahera Selatan telah menjadwalkan melantik 150 anggota PPK untuk Pemilu 2024 yang dinyatakan lulus. Pelantikan tersebut dijadwalkan pada 4 Januari 2023 mendatang. (Asbar-3)
