Ternate, Maluku Utara- Gertakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Muhajirin Bailusy, yang mengancam tak ikut-ikutan mengesahkan APBD tahun 2023 ternyata membuahkan hasil.
Lihat saja, pasca ancaman tersebut ditebar Muhajirin di media ini kemarin, Pemerintah Kota Ternate mulai lunak menyikapi rencana penghapusan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk tahun 2023.
Hal itu dibuktikan dengan dirubahnya kebijakan yang mulanya BOSDA tidak diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, namun saat ini sudah dimasukkan dalam batang tubuh RAPBD tahun 2023.
“Jadi saat ini sudah diakomodir di dalam RAPBD 2023. Anggarannya itu kurang lebih Rp 6 miliar, selama enam bulan,” kata Muhajirin saat diwawancarai Haliyora usai sidang pengesahan RAPBD 2023, Rabu (30/11/2022).
Ia mengungkapkan, yang menjadi pertimbangan Pemkot Ternate mengakomodir anggaran tersebut di RAPBD 2023 karena mengingat masih banyak siswa tak mampu di Kota Ternate yang butuh biaya sekolah, sehingga anggaran tersebut penting dimasukan kembali di RAPBD 2023.
“Sekalipun anggaran tersebut hanya enam bulan, tetapi nanti kita lihat perkembangannya di APBD perubahan 2023 nantinya,” ucapnya.
Muhajirin menegaskan, saat ini dana BOSDA sudah diakomodir di dalam APBD 2023. Namun apabila masih ditemukan ada Pungutan Liar (Pungli) di sekolah maka DPRD akan memanggil seluruh kepala sekolah.
“Kita sudah cukup berjuang untuk mengakomodir anggaran ini. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya Pungli. Kalau masih terjadi kita akan panggil kepala sekolah untuk bikin penegasan,” tandasnya. (Wan-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!