Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, blak-blakan mengaku merasa berat bahkan mendapatkan tekanan dari pihak luar atas keputusan dirinya mendefinitifkan mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB), Saifuddin Djuba, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pengakuan ini ia sampaikan di sela-sela pelantikan dua pejabat teras di lingkungan Pemprov Malut, yakni Kepala Dinas PUPR, Saifuddin Djuba dan Ridwan Goal Putra Hasan sebagai Staf Ahli Gubernur di Puncak Gosale, Jum’at (16/9/2022).
“Saya merasa sangat berat pada saat melakukan pelantikan Kadis PUPR Malut, karena banyak sekali tekanan,” curhat Gubernur Abdul Gani.
Gubernur mengakui sangat tertekan saat dirinya hendak melantik Kepala Dinas PUPR, karena sehari sebelumnya, tiba-tiba ada kunjungan beberapa lembaga negara yang bertandang ke Maluku Utara termasuk Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
“Pada saat saya mau melantik Kadis PUPR ada tekanan dari luar yang cukup kuat, tiba-tiba KPK datang, hampir semua instansi negara datang, jadi ada yang melakukan pelaporan. Saya tidak ambil pusing dengan semua laporan dari luar itu,” ketusnya.
Sebelum melantik Kepala Dinas PUPR, Gubernur mengaku sudah berkonsultasi dengan kementerian terkait di Jakarta termasuk KPK. “Tadi malam saya melakukan pertemuan dengan KPK, saya sampaikan ke mereka bahwa besok saya akan melantik Saifuddin Djuba. Saya tidak peduli, dan saya berharap Udin (Saifuddin Djuba) menjalankan tugas ini dengan baik,” kata Gubernur lugas.
Ia lantas menyebut para pembisik di luar internal Pemprov Malut yang tak menginginkan Saifuddin Djuba didefinitifkan sebagai Kepala Dinas PUPR tak punya kapasitas apa-apa untuk mengadukan dugaan gratifikasi yang melibatkan Dinas PTSP, juga Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB) seperti yang diendus KPK, Kamis 15 September kemarin.
“Rata-rata yang melapor itu mereka tidak memiliki kapasitas sama sekali. Sisa masa jabatan saya yang tinggal satu tahun ini saya tidak pedulikan semua itu,” tandasnya.
Di lain sisi, Gubernur dua periode ini juga berharap agar proses pelelangan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) harus lebih lebih baik lagi. “Jika ada Kepala Bidang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak tertib, maka saya akan lengserkan. Saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Malut, Saifuddin Djuba kepada wartawan berjanji akan menjalankan semua instruksi yang di sampaikan oleh Gubernur. “Jadi ada beberapa sistem di internal yang saya akan rubah, karena saya berharap PUPR kedepannya lebih baik,” kata Saifuddin.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada perombakan di tubuh organisasi satuan kerja di Dinas PUPR. “Saya akan melantik PPK dan sekaligus buat pakta integritas. Jika ada yang melanggar maka saya akan copot, saya akan melibatkan semua teman-teman yang ada di PUPR, sehingga semua merasa bertanggung jawab,” tandasnya. (Sam-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!