Ternate, Maluku Utara- Selain pengelolaan retribusi yang bermasalah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Ternate juga sejauh ini tidak pernah mencapai target.
Bayangkan saja, ada sekitar 46.000 objek PBB di Kota Ternate yang ditargetkan setiap tahunnya bisa menyumbang Rp 6 miliar bagi pendapatan daerah, justru tidak pernah mencapai target.
Sementara, retribusi parkir di tepi jalan dengan 13 titik hanya meraup Rp 1,3 juta per hari. Angka ini sangat kecil dibanding jumlah kendaraan yang ada. Perolehan retribusi seperti itu dinilai tak rasional dengan jumlah kendaraan yang begitu banyak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kota Ternate, Usman M. Nur, saat dikonfirmasi Haliyora, Selasa (23/08/22).
Usman mengatakan, Fraksi PKB mewanti-wanti OPD pengelola pendapatan agar lebih serius dan maksimal lagi dalam mengelola serta memungut retribusi maupun pajak, karena hingga saat ini OPD dinilai belum optimal.
“Pemkot Ternate harus mampu mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru untuk mendukung pencapaian target PAD, karena masih ada potensi pendapatan yang belum dilirik dan digarap,” tegasnya.
Usman meminta Pemkot Ternate agar menyusun dan mengkompilasi data potensi pendapatan daerah secara lengkap. Hal ini sangat penting dalam mengukur efektifitas dan produktifitas Pemkot dalam meningkatkan PAD di masa yang akan datang.
“Kami mendukung kebijakan Pemkot Ternate yang berencana akan melakukan uji coba penggunaan sistem digitalisasi di tiga OPD dalam memungut pendapatan, yaitu Dinas Perhubungan Ternate, BP2RD dan Disperindag Kota Ternate,” pungkasnya. (Wan-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!