Ternate, Maluku Utara- Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara yang juga bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara dan TPID Kota Ternate melakukan High Level Meeting (HLM) dengan TPID Kabupaten Halmahera Timur di Kantor Kecamatan Wasile pada Jumat, (08/7/2022).
Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut dari HLM TPID Provinsi se-Maluku Utara yang dilaksanakan pada 16 Maret 2022 lalu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, R. Eko Adi Irianto mengatakan, resiko inflasi pangan dan energi diperhadapkan secara nasional. Di tengah situasi tersebut diharapkan agar ketersediaan stok dan keterjangkauan harga pangan tetap terjaga. Oleh sebab itu maka sangat strategis jika melakukan pertemuan antar TPID dengan Kabupaten Halmahera Timur.
“TPID Kabupaten Halmahera Timur sebagai pemasok utama dan Kota Ternate selaku daerah konsumen, kita sangat mengapresiasi diadakannya HLM TPID ini,” katanya.
Sementara Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman sepakat untuk membangun kerja sama antar daerah dengan Halmahera Timur serta memperbaiki rantai pasokan. “Kita ingin rantai pasokan ini tetap terjaga, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat Kota Ternate konsumen dan juga masyarakat Halmahera Timur sebagai produsen,” ucap Tauhid.
Tauhid menyebutkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat melakukan Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan Pemkab Halmahera Timur guna membangun kerja sama antar daerah sehingga kelancaran distribusi pangan dapat terjaga. “Kita akan membuat MoU sehingga distribusi pangan bisa aman dan terjaga,” sebutnya.
Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher menambahkan, HLM TPID ini merupakan sebuah kesempatan bagi OPD Halmahera Timur dan Ternate untuk dapat berkoordinasi lebih lanjut terkait peningkatan kualitas produksi dan distribusi hasil tani ke Kota Ternate.
Diketahui, HLM ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, R. Eko Adi Irianto, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, serta dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga kelompok tani terkait. (Arul-2)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!