Sofifi Maluku Utara – DPRD Provinsi Maluku Utara pada Senin (11/04/2022), melaksanakan Rapat Peripurna ke 17 masa persidangan ke II tahun sidang 2021/2022 tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2021. Namun pada rapat paripurna tersebut tidak dihadiri Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekda
Pantauan Haliyora, lantaran tidak dihadiri tiga pejabat utama Pemprov tersebut sehingga rapat Paripurna hanya dibuka langsung ditutup oleh Wakil Ketua III DPRD Rahmi Husain didampingi Wakil Ketua II Muhammad Abusama.
“Rapat ini tidak bisa dilanjutkan karena Gubernur/Wakil Gubernur belum sempat hadir. Pak, Gubernur lagi sakit,” kata Rahmi Husen.
Rahmi menyayangkan ketidakhadiran tiga pemimpin utama Pemprov Malut dalam Paripurna LKPJ tersebut.
Dikatakan, terkait agenda paripurna LKPJ hari ini, pihak Sekwan sudah menyampaikan surat resmi kepada Gubernur seminggu lalu sehingga paripurna dilaksanakan, namun karena Gubernur, Wakil Gubernur maupun Sekda tidak hadir sehingga dipending.
“DPRD agak kecewa dan menyayangkan ketidakhadiran tiga pimpinan daerah dalam penyampaian LKPJ Gubernur tahun 2021, padahal LKPJ ini sangat penting. Jadi saya dengan teman-teman sepakat nanti selesai lebaran baru kita laksanakan paripurna LKPJ sekalian bentuk Pansus,” kata Rahmi saat diwawancarai awak media usai membuka dan langsung menutup rapat paripurna, Senin (11/04/2022).
Rahmi juga menyayangkan Wakil Gubernur lebih mementingkan sidak ketimbang menghadiri Paripurna LKPJ.
“Kami sudah tanya Karo Humas, katanya pak Wagub ada tapi sedang laksanakan sidak di Tidore. Wagub lebih melakukan sidak daripada menghadiri rapat paripurna,” ungkapnya.
Terpisah, Karo Humas Provinsi Maluku Utara (Pemprov) Malut, Rahwan K. Suamba menjelaskan, ketidakhadiran Gubernur pada paripurna ini karena masih cek up dan berobat di luar daerah, sedangkan Wakil Gubernur saat ini melakukan sidak atau meninjau gelar pasar murah di Kota Tidore Kepulauan, sementara Sekda masih ada agenda dengan Pemda Sulawesi Tenggara terkait dengan peningkatan pajak di sektor pertambangan.
“Pak Gubernur ada di luar daerah melakukan pengobatan atau cekap up, kalau pak wakil ada sidak (meninjau) gelar pasar murah di Tikep, sedangkan pak Sekda masih ada agenda dengan Pemda Sulawesi Tenggara tentang Peningkatan Sektor Pajak Pertambangan. Pak Wagub juga berjanji nanti pak Gub datang barulah mereka sama-sama ikut Paripurna LKPJ. Jadi pak Gub, Wagub dan Sekda tidak hadir itu bukan ada unsur kesengajaan,” kata Rahwan. (Sam-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!