Sofifi, Maluku Utara- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Malut menggelar rapat koordinas tim sinergi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Kamis (10/2/2022).
Rapat yang berlangsung di kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Malut, Sofifi itu, diikuti sekitar 25 orang dari tim sinergi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Malut. Yakni dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Provinsi Malut, perguruan tinggi, dan pihak PT Nusa Halmahera Mineral (NHN).
Kepala Disarpus Muliadi Tutupoho mengatakan, Tim sinergi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Provinsi Malut tersebut dibentuk oleh Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba melalui Surat Keputusan Nomor 306/KPTS/MU/2021.
Muliadi menjelaskan, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program prioritas nasional, sehingga harus ada progres karena dipantau langsung oleh pemerintah pusat.
“Sinergitas untuk menjalankan program ini sangat penting, sehingga tujuan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bisa terwujud,”tandasnya.
Muliadi yang juga Ketua Umum Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Malut mengatakan, peran Disarpus Malut dalam menjalankan program transformasi perpustakaan adalah penggerak tim sinergi provinsi. Yakni mendorong regulasi atau kebijakan yang mendukung transformasi perpustakaan, membangun network untuk pengembangan perpustakaan dan menginisiasi perluasan atau replikasi program ke kabupaten dan desa.”Kita harus menjemput bola, sehingga tujuan program transformasi perpustakaan (berbasis inklusi sosial) bisa terwujud demi kesejahteran masyarakat,”jelasnya.
Konsultan Program Perpustakaan Dharmawan Caeruddin mengapresiasi kegiatan Disarpus Malut tersebut karena dihadiri banyak peserta. Dia mengatakan, rapat koordinasi tim senergitas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program nasional dan telah berjalan empat tahun sejak tahun 2018.
“Di Maluku Utara tinggal Kabupaten Taliabu dan Halmahera Timur yang belum tersentuh atau belum terbentuk. Sementara, Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan Pulau Morotai sudah dibentuk, termasuk Kota Ternate. Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Sula tahun 2022 ini baru dibentuk,”ungkapnya.
Dia berharap, kegiatan yang baru dilakukan itu mendapat dukungan dari semua stakeholder yang ada sehingga program tranformasi perpustakaan berbabis inklusif dapat berkelanjutan.
“Rapat koordinas tadi beberapa SKPD diundang termasuk dari pihak perusahan. Program tranformasi perpustakan berbasis inklusi ini merupakan program nasional sehingga butuh dukungan dari berbagai pihak agar dapat berkelanjutan,”harapnya.
Lanjut dia, Perpustakaan Nasional terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan memberikan bantuan stimulan berupa buku, rak buku, komputer dan paket internet. “Dan di Maluku Utara sudah 24 Desa mendapatkan bantuan tersebut sejak tahun 2018,”ungkapnya.
“Program tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini bagimana kita mengajak masyarakat untuk beraktivitas di perpustakaan. Jadi bukanya membaca saja, namun di perpustakaan ini juga akan dilatih. Misalnya di Desa Were Kabupaten Halmahera Tengah, kami ajarkan komputer kepada perempuan di perpustakaan, dan alhamdulillah dengan bekal itu bias bekerja. Jadi intinya, program tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini kita mendorong ekonomi masyarakat,”tutupnya. (Sam/Adv)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!