Kepulauan Sula Bebas Malaria

Sanana, Maluku Utara- Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Suryati Abdullah, menyampaikan bahwa Kabupaten  Kepulauan Sula lolos sebagai Kabupaten “Eliminasi Malaria” Tahun 2021.

Dikatakan, penilaian itu dikeluarkan setelah Hariyanto dari Tim Penilai Program Eliminasi Malaria dari Kemenkes RI  melakukan penilaian di Kabupaten Kepulauan Sula pada taggal 08 November 2021.

Dalam penilaian tersebut terdapat penderita malaria menurun dari tahun ke tahun mulai Tahun 2018-2021.

Disebutkan,  pada tahun  2018 penderita malaria di Kabupaten Sula tercatat sebanyak 38 kasus, menurun menjadi 12 kasus pada  2019 dan hanya tersisa lima kasus pada 2020, sementara pada tahun 2021 nol kasus.

Sedangkan kriteria penilaian oleh Kemenkes RI kasus  malaria harus kurang dari 1 per 1.000 penduduk yang dibuktikan dengan slem positif red, pemeriksaan sampel dara harus kurang dari 5 persen serta di wilayah yang bersangkutan tidak ada penularan atau indijinus. “Dengan standar kriteria itu maka Kabupaten Kepulauan Sula saat ini lolos sebagai Kabupaten Eliminasi Malaria tahun 2021,” jelas Suryati, Rabu (08/12/2021).

Informasi tentang Kabupaten Kepulauan Sula bebas dari malaria tersebut kata Suryati, disampaikan oleh Narti, pengelola malaria Provinsi Maluku Utara sesuai Keputusan  KOPEM Pusat, Selasa (07/12/2021).

“Tadi kami diinformasikan oleh Ibu Narti,  pengelola malaria Provinsi Maluku Utara sesuai Keputusan KOPEM Pusat kemarin, Selasa (07/12/2021), bahwa Sula lolos Eliminasi Malaria Tahun 202,” ujarnya.

Suryati berharap malaria tidak ada lagi di Kabupaten Kepulauan Sula agar masyarakat terbebas dari wabah penyakit berbahaya itu.

“Semoga tidak terdapat lagi kasus malaria di Sula, kalaupun ada diharapkan itu adalah kasus impor, kasusnya berasal dari luar daerah, Sula bukan lagi daerah endemis malaria, sehingga Sula benar-benar bebas dari malaria,” harapnya. 

Suryati juga menginformasikan bahwa pada tahun 2023 nanti akan digelar Jambore Malaria. “Sebenarnya jambore malaria ini rencananya dilaksanakan tahun 2022 namun diundur sampai tahun 2023, tetapi penyerahan sertifikat penghargaan di bulan April 2022 oleh Menteri Kesehatan RI kepada bupati Sula,” pungkasnya. (Sarif-1)