Morotai, Maluku Utara- Pengurus Besar Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Morotai (PB-HIPPMAMORO), menggelar aksi di depan kantor DPRD Pulau Morotai, Senin pagi (29/11/2021).
Demonstran meminta DPRD ikut menyelesaikan masalah sengketa lahan antara warga delapan desa di Morotai Selatan dengan pihak TNI-AU Leo Watimena Morotai.
Para pendemo diterima angggota DPRD untuk melakukan hering di aula kantor dewan.
Mantan Ketua Umum HIPPMAMORO Muit Musapao saat hering tersebut menyampaikan, aksi unjuk rasa bertujuan untuk mempertanyakan langkah apa yang dilakukan DPRD untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga delapan desa Morotai Selatan dengan TNI-AU Morotai.
“Sebab selama ini DPRD dan Pemda Morotai terkesan diam tanpa mencari solusi penyelesaiannya,” ungkap Muit.
Muit meminta DPRD memanggil pihak Pemda dan kedua belah pihak serta melibatkan Kesultanan Ternate untuk segera membicarakan penyelesaian masalah sengketa lahan itu. “DPRD harus memanggil pihak terkait dalam hal ini Pemda Pulau Morotai, BPN, TNI-AU, Kesultanan Ternate, dan masyarakat 8 desa di Morotai Selatan agar bisa membicarakan penyelasaian sengketa lahan itu,” tandas Muit.
Menanggapi permintaan demonstran itu, anggota DPRD dari Fraksi PKS, Rasmin Fabanyo menegaskan, DPRD tidak tinggal diam membiarkan masalah sengketa lahan tersebut berlarut-larut.
Dikatakan, untuk menyikapi masalah tersebut, pada Tahun 2012 lalu DPRD bersama Bupati Rusli Sibua sepakat tidak melanjutkan pembangunan kantor bupati lama yang berlokasi di lahan sengketa tersebut, karena tidak diizinkan oleh TNI-AU hingga sekarang ini, sehingga kantor Bupati harus dipindah ke Desa Muhajirin Baru.
DPRD juga, sambung Rasmin, kembali mengundang TNI-AU serta menghadirkan orang-orang BPN yang diwakili ahli pertanahan Prof. Dr. Silalahi untuk turun langsung ke lapangan.
“Kami hadirkan Pak Prof itu untuk membangun koordinasi dengan pihak TNI-AU, karena konon katanya TNI-AU sudah menguasai lahan masyarakat di Morotai Selatan seluas 1.125 Hektar yang berarti sepertiga dari luas Ibu Kota Kabupaten Pulau Morotai sudah diklaim oleh TNI-AU sebagai lahan mereka,” terangnya.
Lantas, lanjut Rasmin, Prof. Silalahi membuat petanya, sementara DPRD mendorong di Tata Ruang Wilyah.
“Jadi waktu itu DPRD dan Bappeda memberikan arahan kepada TNI-AU sebatas 600 hektar yang sudah bersertifikat dari 1.125 hektar yang diklaim itu, namun mentok ketika dibahas di Komisi II DPR RI,” terang Rasmin.
Rasmin mengungkapkan, dimana-mana kalau terjadi sengketa lahan dengan TNI maka agak sulit dipecahkan.
“Satu hal yang harus diketahui oleh teman-teman PB-HIPPMAMORO bahwa hampir di semua daerah apabila lahannya bersengketa dengan TNI itu agak sulit dipecahkan, hanya satu solusi yang harus dilakukan yaitu harus gugat ke pengadilan. Karena alasan TNI-AU ini adalah tanah negara yang harus diamankan berdasarkan dengan beberapa regulasi TNI,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Rusminto Pawane mengatakan, pada Rabu (01/12/2021) nanti, DPRD akan mengundang pihak TNI-AU, Pemda Pulau Morotai, BPN dan tokoh-tokoh masyarakat 8 desa agar dibicarakan kembali terkait sengketa lahan tersebut.
”Rencananya nanti Rabu ini kita undang pihak TNI-AU, Pemda Pulau Morotai, BPN dan tokoh-tokoh masyarakat 8 desa agar dibicarakan kembali terkait sengketa lahan tersebut. Nanti berikutnya kami libatkan Kesultanan Ternate,” pungksnya. (Tir-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!