Ternate, Maluku Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate bersama tim ahli menelaah Rencana Awal (Ranwal) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate 2021-2026. Dalam pandangannya, DPRD bersama tim ahli menilai sebagian besar RPJMD mengisi data-data hoax dan terlalu mengawan (tidak jelas).
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sultan Muda melalui rilis yang diterima Haliyora usai membahas Ranwal RPJMD Kota Ternate, Rabu (18/8/21).
Menurut Heny, tim ahli yang dihadirkan DPRD dalam mengkaji Ranwal RPJMD Kota Ternate diantarannya adalah Mohtar Adam, Ali Alting, Herman Usman dan Maulana Ibrahim.
Dalam pandangan mereka, Heny mengungkapkan bahwa Ranwal RPJMD Kota Ternate sebagian besar mengisi data-data hoax dan terlalu mengawan. “Padahal kebijakan publik merupakan sebuah proses politik, dimana pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak sama sekali. Dalam proses perumusan kebijakan, legislatif melakukan komunikasi dan negoisasi dalam menentukan sikap kami (legislatif) dalam merespon atau mengantisipasi berbagai permasalahan,” sebut Heny.
“Tentu harapan kami dalam kerangka demokrasi, pihak eksekutif, para pengambil kebijakan yang telah melalui tahapan mulai dari melibatkan masyarakat baik secara individu maupun kelompok kepentingan dalam proses, implementasi atau evaluasi kebijakan, dapat lebih maksimal,” sambungnya.
Lebih lanjut Heny menegaskan, saat ini ekspektasi masyarakat ke pemerintah semakin tinggi karena semakin kompleksnya persoalan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Problem yang harus diakui bahwa seringkali kebijakan yang diambil pemerintah bagaikan “jauh panggang dari api”. “Sejumlah pandangan tim ahli membenarkan bahwa Ranwal RPJMD lima tahun ke depan terlalu mengawan-awan, padahal kita tinggal di bumi,” ujar Heny mengulang.
Baginya, lazim terjadi kebijakan atau program pemerintah tidak efektif dalam merespon kompleksitas dinamika persoalan sosial, atau bahkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kegagalan pemerintah dalam merespon persoalan tersebut menurut Heny, adalah karena kebijakan yang diambil tidak berdasarkan data kejadian sebenarnya di lapangan, “seringkali kebijakan diambil berdasarkan asumsi dangkal, tanpa dukungan bukti atau landasan penelitian yang valid serta metodologi yang sahih,” cetus Heny.
Heni bahkan mempertegas bahwa akan berupaya bersama untuk mendorong pemerintah lebih akuntabel dalam mengambil kebijakan, sebab setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu dibarengi dengan dukungan anggaran untuk mendukung proses implementasi, monitoring dan evaluasinya.
Tentu kita tidak menginginkan kebijakan tanpa berbasis data karena berujung pada penggunaan dana publik yang sia-sia. Untuk itu, senada dengan pandangan ahli, Heny kembali menegaskan bahwa pengambilan kebijakan harus berdasarkan pada data yang kredibel sehingga menjadi dasar argumen yang kuat dan membuat pemerintah lebih akuntabel.
“Pemkot melalui pandangan DPRD didorong untuk melaksanakan kebijakan berbasis data, meski tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun ini sudah hal klasik, sering pengambil kebijakan memiliki pertimbangan politis tertentu yang memposisikan mereka mengabaikan data,” tutur Heny dalam rilisnya. (wan-*)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!