Waduh ! Gegara PT. Harita, Halsel Kehilangan Sebagian PAD di Sektor IMB

- Editor

Rabu, 11 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Halsel, Maluku Utara- Mantan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Halmahera Selatan, Karima Nasaruddin mengatakan, hingga kini PT. Harita Nickel tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas ratusan rumah warga yang dibangun perusahan tambang tersebut di kawasan pemukiman baru di Desa Kawasi, Kecamatan Obi Tahun 2020. Itu disampaikan Karima kepada Haliyora, selasa (10/08/2021)

Karima mengungkapkan, sejak ditunjuk menjadi Plt. Kepala DPM-PTSP Halsel oleh Bupati Usman Sidik pada tanggal 29 Mei, pihaknya sudah menemukan dan memastikan dokumen IMB pembangunan infrastruktur pemukiman warga di desa baru Obi itu belum ada.

“Bahkan  sejak mulai  dibangun tahun 2020 hingga 2021 pihak PT. Harita belum pernah menyurat ke DPM-PTSP. “Bukan hanya tidak ajukan dokumen, surat pemberitahuan pembangunan infrastruktur pemukiman warga desa pun belum pernah diserahkan,” terang Karima.

Katanya, dirinya sudah menyampaikan masalah PT. Harita terkait IMB pembangunan infrastruktur pemukiman baru warga Desa Kawasi itu kepada Bupati, dan mengkonsultasikannya ke pihak perwakilan Harita di Bacan.

“Namun saat dikonsultasikan, pihak Harita hanya menjanjikan akan membuat surat Permohonan IMB dan melaporkan dokumen pembangunan pemukiman warga Kawasi itu, tatapi hingga Agustus ini belum juga ada surat permohonan bahkan dokumen yang dijanjikan pun tidak diserahkan,” beber Karima.

Dijelaskan, sesuai prosedur pengurusan perizinan, mestinya PT. Harita harus melaporkan dokumen dan membuat surat permohonan untuk diterbitkan IMB sebelum membangun, bahkan sebelum membangun harus menyetor PAD hunian IMB dengan nilai estimasi sebesar Rp 2 miliar atau minimal Rp 1,5 miliar ke Pemda melalui BPD Maluku Utara sebelum pekerjaan bangunan dilaksanakan, setelah itu DPM-PTSP mengeluarkan IMB, tapi ini tidak pernah melaporkan dokumen lalu tiba-tiba sudah membangun, bisa dikenakan sanksi teguran sebab membangun infrastruktur bangunan tanpa IMB.

BACA JUGA  5 Komisioner KIP Malut Dilantik Gubernur

“Mestinya PT harita harus melaporkan dokumen dan surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum membangun, bahkan harus menyetor PAD hunian IMB. “Ini tidak pernah melaporkan dokumen lalu tiba-tiba sudah membangun 200 unit rumah dari target sebanyak 500 rumah warga yang akan dibangun. Ini sebenarnya dikenakan sanksi teguran sebab membangun infrastruktur bangunan tanpa IMB,” tandasnya.

Permohonan Izin Mendirikan Bagunan (IMB) memiliki Standar Operasional sebagai berikut :
– Mengajukan permohonan IMB ke DPM-PTSP
– Tim verifikasi memeriksa persyataran IMB yang diajukan

– Tim PSTSP melakukan survey lokasi dan pengukuran rencana pembangunan sesuai desain gambar
– Pembayaran dilakukan di BPD Maluku Utara
– Resi/bukti pembayaran diserahkan ke DPM-PTSP
– IMB diterbitkan

Untuk diketahui Karima Nasarudin telah dilantik pada Selasa malam sebagai Kepala DP3KB. (Asbar-1)

Berita Terkait

Satu Pejabat Dinas PUPR Taliabu Berpotensi jadi Tersangka Dugaan Korupsi MCK Fiktif
Kapolres Halteng Pimpin Sertijab PJU, Bondan Manikotomo Jabat Kasat Reskrim
Tersangka Kasus Mami Wagub Belum Diekspos, Kejati Malut Akui Punya Rencana
Usut Dugaan Korupsi Kapal Billfish, Kejati Malut Periksa Terpidana Suap AGK Ridwan Arsan
Soal Prosedur Penyaluran Dana Hibah, Komisi I Minta Penjelasan Kesbangpol Halsel
Pesta Miras, 2 Pemuda di Halmahera Tengah Terlibat Duel Maut 
Tingkatkan PAD, Walikota Ternate Berencana Bikin Evaluasi 2 Kali Dalam Sebulan
Minta Keterangan GPM Sula Terkait Kasus Korupsi BTT, Begini Penjelasan Kejati Malut
Berita ini 585 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:24 WIT

Satu Pejabat Dinas PUPR Taliabu Berpotensi jadi Tersangka Dugaan Korupsi MCK Fiktif

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:14 WIT

Kapolres Halteng Pimpin Sertijab PJU, Bondan Manikotomo Jabat Kasat Reskrim

Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:09 WIT

Tersangka Kasus Mami Wagub Belum Diekspos, Kejati Malut Akui Punya Rencana

Jumat, 14 Februari 2025 - 23:13 WIT

Usut Dugaan Korupsi Kapal Billfish, Kejati Malut Periksa Terpidana Suap AGK Ridwan Arsan

Jumat, 14 Februari 2025 - 20:53 WIT

Pesta Miras, 2 Pemuda di Halmahera Tengah Terlibat Duel Maut 

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!