Sofifi, Haliyora
Pemprov Malut berencana pinjam uang lagi ke Pemerintah pusat. Itu karena pemerintah pusat menyediakan dana triliunan untuk dipinjamkan ke pemerintah daerah dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Rencana peminjaman uang telah dibahas jajaran Pemda Malut, Jum’at pekan lalu. Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Malut Salmin Janidi, Senin (22/02/2021)
Dalam rapat pada Jum’at itu kata Salmin, para petinggi pemrov membahas skema pinjaman terkait pengembalian bunga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salmin menjelaskan ada dua skema yakni, berdasarkan PMK nomor 105 dengan jangka waktu delapan tahun, atau pembayarannya berdasarkan sisa masa jabatan gubernur Malut yakni tiga tahun.
“Jadi kita sepakat pake skema ke dua, yaitu ikut sisa masa jabatan gubernur,” ungkap Salmin.
Katanya, skema yang ke dua dipilih dengan pertimbangan agar tidak membebani pemerintahan berikutnya.
“Untuk menghindari beban pemerintahan berikutnya, maka skema Pemprov adalah skema tiga tahun kepemimpinan gubernur. Jadi kita harus sesuaikan dengan kepemimpinan periode kedua ini supaya jangan meninggalkan beban kepada pemerintahan periode berikutnya,” jelasnya.
Meski begitu Salmin mengaku, pihaknya masih menghitung kemampuan keuangan daerah kalau skema tiga tahun dipakai. Sebab Pemprov juga sudah melakukan pinjaman reguler di tahun 2020 sebesar Rp 500 miliar.
“Kita hitung kira- kira berapa besar yang bakal kita pinjam. Yang paling rasional mungkin di bawah Rp 800 miliar,” jelasnya.
Katanya lagi, pemerintah juga menghitung Debt Service Coverage Rasio (DSCR) atau kemampuan pengembalian dalam waktu tiga tahun. “Jadi kemampuan pengembalian juga kita hitung,” ungkapnya.
Nantinya, tambah Salmin, jika pinjaman itu terealisasi maka pendistribusiannya juga tidak sama, ada yang dapat besar ada yang kecil, tergantung program kegiatan yang sudah ada di RPJMD,” terangnya.
Ditambahkannya, jika program dan kegiatan belum ada di dalam RPJMD maka akan direvisi RPJMD berdasarkan pada skema pembiayaan itu.
“Tapi itu kita membutuhkan waktu kalau ada revisi, namun revisi RPJMD juga penting karena terkait dengan beberapa perubahan regulasi diantaranya regulasi tentang perubahan tidak sesuai dengan rumusan RPJMD tahun kemarin. Revisi RPJMD juga terkait dengan perubahan nomenklator OPD yang saat ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Intinya Pemprov optimis melakukan pinjaman PEN,” sambungnya.
Olehnya lanjut Salmin, ke depan Pemprov bisa merumuskan kebijakan daerah dengan tetap melihat pola pembiayaan yang sudah ada agar tidak mengganggu.
Mski demikian, lanjut Salmin, untuk besaran pinjaman belum final sesuai dengan perencanaan sebelumnya karena masih dalam pembahasan internal. “Kalaupun kita usulkan yang rasional Rp 800 miliar atau Rp 500 miliar nanti akan diperhitungkan di Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri terkait dengan kemampuan APBD kita,” jelasnya.
Menurut Salmin, masalah pengembalian pinjaman menjadi pertimbangan khusus, karena kalau dilihat dari pinjaman sebelumnya kemudian pinjam lagi umpanya sebesar Rp 800 miliar maka pengembalian pertahun juga besar, jika jangka waktu pinjaman hanya tiga tahun.
“Beda kalau jangka waktu pengembalian pinjaman selama 8 tahun. Itu akan kecil, dan setiap tahun pasti berkurang nilai pengembaliannya. Namun ada pertimbangan lain, yakni masa jabatan gubernur sekarang hanya tersisa kurang lebih tiga tahun. Kita tidak mau membebankan hutang kepada gubernur baru nanti. Itulah pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirkan,” imbuhnya.
Katanya, sejauh ini Kementrian Keuangan belum melakukan penetapan bunga, namun sesuai hasil diskusi dengan Kemenkeu, diperkirakan 5,1 sampai 5,9 persen. “Tapi nanti kita pinjam baru ditetapkan apakah 5,1 persen atau 5,9 persen,”ujarnya.
Ditanya kapan akan dilakukan peminjaman, Salmin mengatakan pemda menghitung kemampuan pengembalian pinjaman dulu.
”Kita melihat kemampuan keuangan kita dulu, kalau keuangan kita wajar maka langsung kita lakukan maping program dan kegiatan untuk menyusun dokumen PEN. Misalnya dinas PUPR mau diarahkan dampak pertumbuhan ekonomi mana yang mau kita dorong, kemudian ll ouput yang didapatkan dan capaian-capaiannya, supaya jangan dia mengganggu. Karena APBD 2021 dirancang deviait 530 miliar, sangat besar. Olehnya pinjaman PEN belum masu ke fase penyampaian ke DPRD. Jika pinjaman PEN ini jalan, diperkirakan di APBD perubahan,” pungkasnya. (Sam-1)
