Proyek 2021 Mulai Dilelang, BPJB Malut Targetkan April Tuntas

Kepala Biro (Karo) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) setda Malut, Saifuddin Djuba

Sofifi, Haliyora

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara (Malut) telah membuka proses tender proyek tahun anggaran 2021, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Kepala Biro (Karo) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) setda Malut, Saifuddin Djuba kepada Haliyora, di kantornya, Rabu (10/02/2021).

“DAK harus cepat dilelang, takutnya dilakukan refocusing anggaran,” ujar Karo Saifuddin Djuba.

Saifuddin menyampaikan, saat ini OPD yang proyeknya sudah ditenderkan yakni Dinas Kehutanan. Proyek Rumah Sakit Chasan Boesoirie juga sudah ditenderkan. Sementara dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yakni Dinas PUPR dan Dinas Kelautan dan Perikanan baru menyampaikan dokumen tendernya.

Ia menjelaskan, Proyek Dinas Kehutanan Malut yang sudah ditenderkan yakni Pengadaan Alat Ekonomi Produktif dengan pagu Rp 4,4 miliar, sedangkan proyek  RSUD Chasan Boesoirie Ternate adalah pengadaan sarana prasarana pendukungnya senilai Rp 1,1 miliar.

Daftar Proyek 2021 yang Mulai di Lelang

Dijelaskan pula, kegiatan yang melekat pada Dinas PUPR meliputi Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Payahe-Dehepodo dengan pagu anggaran Rp 10,2 miliar, dan Rekonstruksi Peningkatan Kapasitas Struktur jalan Galela-Kedi dengan pagu anggaran sekitar Rp 35 miliar, kemudian Rekonstruksi peningkatan kapasitas jalan Wayatim-Wayaua sekitar Rp 27 miliar, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gane Timur sekitar Rp 3,49 Miliar, Pembangunan irigasi Wayamli sekitar Rp 11, 2 miliar serta Supervisi Pembangunan Jaringan Irigasi Rp 303,5 juta.

Sedangkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) ada dua proyek yaitu Pengadaan Kapal Perikanan 10–30 GT dengan pagu anggaran Rp 1,7 miliar, Pengadaan speed boat pengawasan SDKP  senilai Rp 3,7 miliar, Pembangunan Kolam ikan Rp 1,7 miliar, dan Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan 5 dan 10 GT dengan nilai pagu Rp. 6 miliar.

BPBJ sendiri menargetkan proses lelang proyek baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) paling lambat selesai pada April 2021.

Untuk itu pihaknya berharap seluruh kepala OPD segera mengajukan dokumen lelang meskipun saat ini Pemprov masih menunggu proses pencairan APBD.

“Kami berharap kseluruh kepala OPD segera mengajukan dokumen lelang, supaya paling lambat bulan April itu sudah selesai proses tendernya, agar pelaksanaan di lapangan efektif,” imbuhnya.

“Sebenarnya saat ini sudah bisa dilakukan proses tender meski APBD belum cair, bahkan setelah Rancangan APBD  disetujui oleh legislatif dan eksekutif itu sudah bisa dilakukan proses tender, hanya saja tidak bisa dilakukan perikatan,” tambah Udin Djuba. (Sam-1)

Pos terkait