Upah Tenaga Honor Penyuluh Pertanian Halbar Ditunggak, Komisi II Bakal Panggil Dinas Terkait

Jailolo, Haliyora

Rosdian, salah satu penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat yang berstatus pegawai honor mengeluhkan honornya bersama teman-temanya belum dibayar mulai September 2020 hingga sekarang. selama tiga bulan. Padahal dalam masa pandemi Covid-19 saat ini mereka sangat butuh honor mereka untuk sekedar menutupi kebutuhan hidup keluarga.

Kata, Rosdiana, pemda Halbar pernah berjanji akan bayar honor Penyuluh Pertanian pada Desember 2020, namun tak kunjung terelisasi hingga Januari 2021.

”Tadinya, kami minta gaji kami bulan September-November dibayar, lalu Pemda janji nanti dibayar sekalian pada Desember 2020, namun sampai sekarang so bulan Januari 2021 ini belum juga dibayar,” ungkap Rosdiana, Senin (04/01/2020).

Katanya, jumlah penyuluh Pertanian di Kabupaten Halbar yang ia tahu sebanyak 100 orang, tersebar di beberapa kecamatan. Mereka mendapat honor per bulan Rp 700.000.

Hal yang sama disampaikan Selfi, rekan Rosdiana. Kata dia, pegawai honor (penyuluh lapangan) sesuai SK Bupati belum terima honor hingga saat ini.

”Benar, kami pegawai honor (Penyuluh Lapangan) yang di SK-kan Bupati itu semuanya belum terima honor sejak September 2020. Kami harap Pemda secepatnya membayar honor kami, karena walau pun honor kami terhitung kecil, tapi kami sangat butuhkan,” ujar Selfi, Senin (04/01/2021)

Sementara, menanggapi keluhan para penyuluh tersebut, ketika dikonfirmasi Haliyora via telpon, pada Senin (04/01/2021) ketua komisi II DPRD Halbar, Nikodemus H. David Ratulangi mendesak Pemerintah daerah untuk segera membayar honor penyuluh tersebut.

Nikodemus berjanji Komisi II akan memanggil pihak dinas terkait untuk mengklarifikasi terkait tunggakan pembayaran honor penyuluh pertanian tersebut.

”Besok (hari ini, red) saya akan tanya kepala dinas dulu terkait keterlambatan pembayaran honor penyuluh itu, dan harus cari solusi untuk segera membayar hak-hak mereka. Kalau tidak, kami komisi II akan memanggil dinas terkait untuk mengklarifikasi tentang hak-hak atau upah daripada penyuluh pertanian tersebut,” tandas Nikodemus mengakhiri. (Richo-1)