Realisasi DAK Fisik di Malut Rp 1.057 Triliun, Kepala KPPN Ternate: Resapannya Bagus

Ternate, Haliyora

Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) kembali menyampaikan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada delapan Pemerintah Daerah di Maluku Utara hingga bulan November 2020, sebesar Rp 1.057 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala kantor KPPN Ternate M. Izma Nur Choironi kepada Haliyora, Selasa, (16/11/ 2020) di kantornya.

Ia merinci realisasi di setiap pemda, diantaranya, Pemda Provinsi Maluku Utara Rp 293, 892,801,806, Kabupaten Halmahera Barat  Rp 115,399.247,236, Halmahera Selatan Rp 226,170,005,701,  Halmahera Tengah  Rp 96, 208,260,092, Kepulauan Sula Rp 74,396,991,720, Kota Ternate Rp 48,824,434,198, Pulau Taliabu Rp 90,197.634,027, dan Kota Tidore Kepulauan Rp 112,546,603,577.

BACA JUGA  Utang Obat dan Alkes di RSUD Sofifi Maluku Utara Segera Dibayar

M. Izma menyampaikan, total DAK Fisik yang dialokasikan ke Provinsi Maluku Utara berjumlah Rp 1,327,4 Triliun

Dikatakannya, pada  tahun 2020 ini,  total anggaran dari pusat ke KPPN Ternate sebesar Rp 5,6 triliun, terdiri dari Rp 2 triliun untuk Dana Bos dan DAK fisik serta Dana Desa sisanya sebesar Rp 3 triliun lebih untuk satker SKPD dalam   kewenangan kantor pusat dan daerah dekonsentrasi tugas pembantuan.

“Sementara untuk resapan DAK Fisik Alhamdulillah sudah 84 persen per November, namun kami prediksi kalau melihat dari tahun ke tahun kurang lebih sekitar 94-95 persen, karena pengalaman tahun 2018/2019 itu diangka 94/95 persen. Jadi 95 persen itu termasuk tertinggi dan resapannya bagus,”ujarnya.

BACA JUGA  Empat Bulan Pemprov Malut Kantongi Dana Transfer Pusat Rp 578 Miliar

Lanjut M. Izma, sesuai arahan presiden, agar pada triwulan ketiga di bulan agustus KPPN harus mendorong satker untuk percepatan anggaran dalam rangka percepatan ekonomi nasional.

“Untuk itu KPPN Ternate melakukan berbagai upaya, sehingga Alhamdulillah di wilayah Maluku Utara pertumbuhannya mencapai 6,6 persen. Dan capaian Maluku Utara ini tertinggi se-Indonesia,”ujarnya. 

“Capaian itu diukur  dari kinerjanya per tahun yaitu penyerapan, kemudian bagaimana multi player efek dari belanja pemerintah yang mengalir di berbagai sektor, juga dilihat dari beberapa dorongan,  misalnya DAK fisik yang dicairkan 100 persen,” pungkasnya. (Ecal-1)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah