Inspektorat Malut Telusuri Penyaluran Bansos di Empat Kabupaten/Kota

  • Whatsapp
Kepala Inspektorat Malut, Ahmad Purbaya ( foto : Pilarmalud.id)

Ternate, Haliyora.com

Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, menerima laporan adanya tumpang-tindih penyaluran bantuan sosial (Bansos) di empat Kabupaten yang ada di wilayah Maluku Utara di masa Pendemi virus Corona.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Malut, Ahmad Purbaya saat dikonfirmasi Wartawan di Sahid Hotel Bella Ternate, Senin (06/07/2020).

Purbaya mengatakan, meskipun dirinya sudah mencium adanya penyaluran Bansos yang tumpang-tindih di empat Kabupaten, namun pihaknya belum bisa menyebut nama Kabupaten tersebut.

“Saya belum bisa sampaikan kabupaten mana, karena ini masih dugaan”, ungkap Purbaya.

Ia mengaku menerima informasi penyaluran bansos tumpang-tindih tersebut dari instansi lain.

“Kita dapat laporan dari instansi lain memang ada, karena mereka juga sudah menyandingkan data dan ada potensi tumpang tindih bansos di empat Kabupaten,”ujarnya.

Katanya, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota dipercaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

“Kita di provinsi dan Kabupten/Kota juga dipercaya KPK untuk lakukan pengawasan supaya penyalurannya tepat sasaran,”ujarnya.

Atas informasi adanya tumpang-tindih penyaluran bansos tersebut, kata Purbaya, pihaknya saat ini masih menunggu data dari Biro Kesra.

“Kalau data dari Kesra sudah masuk baru kita sandingkan dan lihat tumpang-tindih itu seperti apa,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan, pengawasan itu bukan hanya khusus bansos APBN, tetapi pada APBD dan bahkan APDBdes di tengah pandemi COVID-19.

Untuk itu Purbaya meminta masyarakat maupun media ikut mengawasi pengadaan dan penyaluran bansos, dan melaporkan ke pihaknya jika ditemukan adanya penyelewengan.

Kalau ada silahkan laporkan, dan laporan itu akan ditindaklanjuti. Kami selalu siap menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Bahkan kalau masih ragu bisa saja laporkan melalui aplikasi “Jaga Bansos” yang dipantau langsung KPK,”tandasnya. (jae)

Pos terkait