Menurut dia, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak sosial sebelum menetapkan kebijakan di sektor strategis. Ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan adanya tekanan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
GAMPI Gebe juga mendesak agar persoalan ini segera dibahas di tingkat pusat. Mereka meminta anggota DPR RI Komisi XII yang membidangi energi dan pertambangan untuk turun tangan, termasuk memperjuangkan normalisasi kuota RKAB.
Ibnu menyebut harapan masyarakat tertuju pada legislator yang dinilai memahami kondisi Pulau Gebe. “Kami berharap ada keberpihakan nyata agar aktivitas ekonomi bisa pulih,” ujarnya.
Menurut GAMPI, normalisasi RKAB menjadi langkah penting untuk mengembalikan stabilitas ekonomi. Mereka meyakini, jika operasional tambang kembali berjalan penuh, maka lapangan kerja akan pulih dan daya beli masyarakat meningkat.
Momentum Hari Buruh, kata Ibnu, seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari perlindungan terhadap pekerja. “Ini bukan hanya soal angka produksi, tapi soal keberlangsungan hidup masyarakat,” tandasnya. (RJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!