Sofifi, Maluku Utara – Di sebuah ruang rapat sederhana di Sofifi, Maluku Utara, percakapan tentang masa depan daerah itu berlangsung serius, namun penuh harapan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama sejumlah pemangku kepentingan duduk bersama, membahas sesuatu yang lebih dari sekadar lahan. Mereka sedang merancang fondasi baru bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin langsung rapat tindak lanjut permohonan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam), Minggu (5/4/2026). Di hadapannya, hadir perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), jajaran pemerintah daerah, hingga pihak militer.
Namun yang dibahas bukan sekadar batas tanah atau peta perencanaan. Ada persoalan yang lebih dalam: bagaimana memastikan pembangunan ini berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat.
Sarbin menegaskan, pembangunan Kodam bukan hanya soal pertahanan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat stabilitas daerah yang selama ini menjadi kunci pembangunan di kawasan timur Indonesia.
“Proses ini harus berjalan dengan baik. Kita ingin semua pihak fokus agar tidak ada kendala di kemudian hari,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menambahkan bahwa pendekatan kepada masyarakat menjadi langkah penting yang tidak bisa ditawar. Pengelolaan lahan, menurut dia, harus dilakukan secara sistematis dan transparan, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian administrasi yang diminta oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, termasuk dokumen legalitas hingga kesepakatan pembagian lahan.
“Pendekatan ke masyarakat itu kunci. Kita ingin pembangunan ini diterima dan dirasakan manfaatnya,” kata Samsuddin.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu krusial mengemuka. Mulai dari status kepemilikan lahan, kesiapan lokasi, hingga dukungan pemerintah daerah. Semua menjadi bagian dari teka-teki besar yang harus disusun dengan hati-hati.
Hasilnya, belum ada keputusan final. Pemerintah memutuskan untuk melakukan verifikasi lanjutan, baik terhadap dokumen maupun kondisi di lapangan. Tim teknis akan segera turun untuk memastikan setiap detail sesuai dengan aturan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi sekadar soal kecepatan, tetapi juga ketepatan dan kehati-hatian.
Bagi masyarakat Maluku Utara, rencana pembangunan Kodam ini menyimpan harapan yang lebih luas. Selain memperkuat keamanan, kehadiran fasilitas militer baru diyakini dapat membuka peluang ekonomi, mulai dari lapangan kerja hingga pertumbuhan usaha lokal.
Di tengah dinamika itu, satu hal menjadi benang merah, yakni pembangunan yang melibatkan banyak pihak, mendengarkan masyarakat, dan berjalan di atas landasan hukum yang kuat.
Dari Sofifi, sebuah langkah awal sedang dirintis, bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk masa depan Maluku Utara yang lebih stabil dan sejahtera. (Redaksi)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!