Rizal menjelaskan, saat ini status aset pelabuhan masih terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sisi laut, aset pelabuhan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan sisi darat masih menjadi aset Pemerintah Kota Ternate
“Karena itu maksud dari koordinasi dengan KSOP tadi adalah dalam waktu dekat aset di sisi darat akan kami serahkan ke kementerian. Pemerintah kota akan melengkapi administrasi penyerahan aset agar pengakuan aset ini memudahkan kementerian mengalokasikan anggaran,” ujarnya
Penyerahan aset tersebut juga mencakup beberapa fasilitas pelabuhan di wilayah pulau terluar Kota Ternate seperti Mayau di Batang Dua. Setelah aset diserahkan, pembangunan fasilitas di sisi darat nantinya akan dilakukan oleh kementerian
Rizal menambahkan, pada 15 Maret mendatang salah satu deputi dari Kementerian Perhubungan dijadwalkan berkunjung ke Ternate. Kunjungan itu sekaligus untuk bertemu dengan Wali Kota Ternate guna membahas lebih lanjut tindak lanjut koordinasi dengan KSOP. Ia berharap proses penyerahan aset dan rencana pembangunan pelabuhan dapat segera terealisasi
“Kalau bisa tahun ini sudah terealisasi, kalau tidak mungkin tahun depan. Yang jelas sudah ada niat baik dari pemerintah kota untuk berkoordinasi dengan baik,” katanya
Secara teknis, Rizal menjelaskan peningkatan kapasitas Pelabuhan Dufa-Dufa tidak memerlukan perubahan panjang dermaga, melainkan hanya perlu pelebaran sekitar empat meter dari kondisi yang ada saat ini
“Untuk Pelabuhan Dufa-Dufa, KSOP hanya membutuhkan tambahan sekitar empat meter untuk diperlebar dari kondisi existing. Panjang pelabuhan tidak ada masalah, yang dibutuhkan hanya lebar,” jelasnya
Menurutnya, jika pelebaran tersebut terealisasi, KSOP siap menambah beberapa kapal perintis agar dapat beroperasi dan bersandar di Pelabuhan Dufa-Dufa. “Kalau itu dilebarkan KSOP siap untuk menambah beberapa kapal perintis lagi untuk bisa masuk di pelabuhan dufa-dufa” pungkasnya. (RFN/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!