Ternate, Maluku Utara – Pemerintah Kota Ternate mulai menyusun skema penerimaan pegawai aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026 dengan pendekatan yang lebih ketat. Langkah ini diambil menyusul belanja pegawai daerah yang telah melampaui ambang batas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Samin Marsaoly, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah menjadi faktor utama dalam menentukan jumlah dan skema penerimaan pegawai ke depan.
“Belanja pegawai pemerintah kota sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam undang-undang,” ujar Samin saat ditemui di Kantor BKPSDM Kota Ternate, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, saat ini struktur kepegawaian Pemkot Ternate didominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Sesuai ketentuan perundang-undangan, status tersebut pada prinsipnya harus ditingkatkan menjadi PPPK Penuh Waktu. Namun, implementasinya sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Secara regulasi memang harus diubah menjadi PPPK Penuh Waktu, tetapi pelaksanaannya menyesuaikan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, Samin mengakui bahwa tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut ketersediaan pegawai dengan kompetensi khusus. Namun tidak semua kebutuhan tersebut dapat diakomodasi melalui skema PPPK.
“Ada jabatan tertentu yang tidak bisa diisi oleh PPPK, seperti dokter, auditor, dan tenaga IT. Untuk formasi ini, sikap Pemkot Ternate adalah menunggu dibukanya seleksi CPNS 2026 oleh Kementerian PAN-RB,” katanya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!