Ia menegaskan, sebelum PMK diterbitkan, besaran Dana Desa yang akan diterima masing-masing desa belum dapat dipastikan, termasuk skema pendanaan untuk program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih. “Untuk rincian lebih lanjut, kita menunggu sampai PMK tersebut terbit,” pungkas Roykan.
Sebelumnya, pada Kamis (30/10/2025), Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Maluku Utara, M. Priandi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, rata-rata penurunan Dana Desa di Maluku Utara berkisar antara 13,36 persen hingga 18,57 persen, dengan variasi antar kabupaten/kota.
Berikut perbandingan pagu Dana Desa 8 kabupaten dan 1 kota di Maluku Utara tahun 2025 dan 2026
- Kabupaten Halmahera Tengah:
2025 Rp52 miliar → 2026 Rp44,7 miliar (turun 14,10%) - Kabupaten Halmahera Utara: 2025 Rp150,749 miliar → 2026 Rp127 miliar (turun 15,74%)
- Kabupaten Halmahera Selatan 2025 Rp212,2 miliar → 2026 Rp172,8 miliar (turun 18,57%)
- Kabupaten Kepulauan Sula:2025 Rp66,735 miliar → 2026 Rp57,151 miliar (turun 14,36%)
- Kabupaten Halmahera Timur:2025 Rp87,849 miliar → 2026 Rp73,540 miliar (turun 16,29%)
- Kabupaten Halmahera Barat:2025 Rp135,552 miliar → 2026 Rp114,223 miliar (turun 15,73%)
- Kabupaten Pulau Morotai: 2025 Rp66 miliar → 2026 Rp57,228 miliar (turun 13,36%)
- Kabupaten Pulau Taliabu:2025 Rp60 miliar → 2026 Rp51,2 miliar (turun 14,63%)
- Kota Tidore Kepulauan:2025 Rp38,592 miliar → 2026 Rp33,228 miliar (turun 13,90%)
Priandi menegaskan, Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan penurunan Dana Desa tertinggi di Maluku Utara, yakni sebesar 18,57 persen. Sementara itu, Kabupaten Pulau Morotai mencatat penurunan terendah sebesar 13,36 persen. “Angka-angka ini menunjukkan bahwa distribusi Dana Desa tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal serta prioritas pembangunan masing-masing daerah,” ujarnya. (RFN/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!