Ia mengingatkan, persoalan disiplin dan administrasi kepala desa tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari jika tidak segera dibenahi. “Hari ini mungkin terlihat tidak ada masalah, tapi kalau tidak diperbaiki, ke depan akan terus menjadi persoalan,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa yang dinilai tidak maksimal. Menurutnya, ketidakdisiplinan justru merugikan kepala desa itu sendiri.
“Saya sangat memahami kepala desa, tapi semua kembali ke masing-masing. Kalau tidak peduli, hasilnya seperti ini, kegiatan penting saja banyak yang tidak hadir,” tegasnya.
Rusli turut menyoroti penggunaan anggaran perjalanan dinas yang dinilai belum transparan. Ia mempertanyakan realisasi anggaran puluhan juta rupiah per tahun jika kehadiran dalam kegiatan tidak jelas, termasuk pihak yang menandatangani SPPD kepala desa.
“Misalnya anggaran perjalanan dinas Rp20 juta per tahun, itu digunakan untuk kegiatan apa saja? Selama ini siapa yang menandatangani SPPD kepala desa?” katanya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!