Mewakili Bupati Rusli Sibua, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menyatakan bahwa APBD 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Ranperda APBD 2026 disusun berdasarkan RKPD 2026, RPD 2023–2026, serta KUA-PPAS yang telah disepakati.
Wabup menekankan bahwa APBD 2026 diarahkan untuk mendukung agenda nasional dan prioritas daerah, antara lain, reformasi birokrasi, program makan siang bergizi gratis, pembangunan lumbung pangan daerah, percepatan transformasi ekonomi, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, dan
prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.
Menurutnya, terjadi penambahan belanja dari nota keuangan sebelumnya karena pemenuhan belanja tematik sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olahraga, pariwisata, serta OPD terkait.
Wabup juga menegaskan bahwa meski terdapat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemkab Morotai berkomitmen memperkuat Pendapatan Asli Daerah.
“Kami tetap melakukan langkah strategis untuk memperkuat PAD agar pembangunan berjalan optimal dan pelayanan publik semakin baik,” tegasnya.
Ia berharap APBD 2026 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wabup juga mengapresiasi peran DPRD melalui pokok-pokok pikiran legislatif yang dinilainya penting untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodir dalam belanja daerah.
Rio mengingatkan bahwa sesuai Pasal 106 PP Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda APBD harus disetujui paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan.
“Semoga persetujuan ini memperkuat komitmen kita mewujudkan Morotai yang unggul, adil, dan sejahtera,” pungkasnya. (RF/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!