Sofifi, Maluku Utara – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah Maluku Utara.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Provinsi Maluku Utara tahun 2025, yang digelar di ruang rapat lantai IV kantor Gubernur, Rabu (3/11/2025).
Dalam arahannya, Wagub Sarbin menyampaikan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan saat ini semakin kompleks, tidak hanya menyangkut persoalan pendapatan, tetapi juga kualitas hidup, ketahanan pangan, akses pendidikan, kesehatan, hingga peluang kerja yang merata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rakor TKPK ini merupakan momentum penting bagi kita semua dalam memperkuat sinergi dan komitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah kita tercinta Maluku Utara,” ujar Wagub yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK Provinsi Maluku Utara.
Pemprov Malut, kata Wagub, telah menetapkan pengentasan kemiskinan terutama penurunan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMD 2025–2029. Target nasional menuju kemiskinan ekstrem nol persen pada 2028 menjadi fokus yang harus diupayakan secara serius dan terukur.
Untuk mendukung target tersebut, Wagub memaparkan lima langkah strategis yang harus diperkuat bersama, yaitu, memperkuat koordinasi lintas sektor melalui peran aktif TKPK di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengintegrasikan basis data kemiskinan melalui pembaruan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
