Ternate Maluku Utara – Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, akan menggelar Wisuda periode II tahun akademik 2024/2025 di Aula Banau, Kampus I Unkhair, Kota Ternate, pada Sabtu (27/09/2025). Wisuda kali ini diikuti oleh 1.115 lulusan yang berasal dari jenjang Sarjana, Magister dan Doktor.
Salah satu wisudawan Program Doktor adalah Iksan M. Saleh, yang merupakan Doktor Pertama Unkhair ini dinobatkan sebagai lulusan atau wisudawan terbaik berpredikat Cum Laude dengan IPK tertinggi 3,98.
Iksan yang juga Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Doktor Unkhair ini, berhasil menyelesaikan pendidikan Doktoralnya dalam waktu 2,7 tahun setelah mempertahankan Disertasinya berjudul “Membangun Organizational Innovation Power Dalam Meningkatkan Organizational Performance” pada Ujian Akhir Disertasi, 16 April 2025 lalu.
Dengan menyelesaikan Ujian Akhir pada tanggal tersebut, menjadikan Iksan sebagai Doktor Pertama Unkhair Ternate.
Iksan yang juga Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro PBJ Setda Provinsi Maluku Utara mengangkat tema penelitian yang didasarkan pada data awal di provinsi. Data yang disajikan ini menunjukkan kualitas pelayanan publik yang rendah dengan 50 persen kabupaten/kota memperoleh nilai SAKIP hanya 30-50 (predikat cukup) selama tahun 2021-2023, mengindikasikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kurang andal dan membutuhkan perbaikan mendasar untuk meningkatkan kinerja organisasi publik. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya inovasi perangkat daerah yang tercermin dari indeks inovasi daerah masih berada pada level “kurang inovatif” bahkan beberapa kabupaten tidak dapat dinilai.
Ichan, sapaan akrab Iksan ini mengungkapkan, bahwa hambatan inovasi di daerah meliputi keterbatasan anggaran, budaya organisasi kurang adaptif, lemahnya hilirisasi inovasi, dan infrastruktur pendukung yang mempengaruhi kinerja daerah. “Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut tentang inovasi dan organizational performance di sektor publik,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).
Dalam disertasinya, Iksan membangun sebuah konsep baru yakni organizational innovation power guna menjembatani kesenjangan penelitian pengaruh strategic leadership, organizational capability, dan tacit knowledge terhadap organizational performance. Konsep baru ditelaah secara mendalam dengan kajian teori yang relevan serta diuji dalam penelitian empirik yang dilakukan pada sektor publik.
Menurut Iksan, meningkatnya organizational performance juga sejalan dengan meningkatnya tacit knowledge, strategic leadership, organizational capability dan organizational innovation power. Artinya, ketika sektor publik yang memiliki tacit knowledge, strategic leadership, organizational capability dan organizational innovation power, maka akan dapat meningkatkan kinerja organisasi.
Secara praktis, penelitian Iksan ini sangat berkontribusi bagi Pemerintah Daerah dan juga organisasi sektor publik lainnya dengan harus fokus pada pengelolaan tacit knowledge, strategic leadership dan peningkatan organizational capability untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja organisasi di sektor publik.
Sedangkan secara teoritis, temuan ini berimplikasi memperkuat teori Resource-Based View (RBV), Upper Echelon Theory, dan Dynamic Capability Theory yang menunjukkan bahwa tacit knowledge, strategic leadership dan organizational capability merupakan faktor kunci dalam mendorong inovasi dan kinerja di sektor publik.
Secara regulasi, penelitian ini berimplikasi pada kebijakan organisasi sektor publik perlu mendukung kolaborasi dan berbagi pengetahuan serta penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan tacit knowledge, strategic leadership, organizational capability dan organizational innovation power demi meningkatkan kinerja organisasi di sektor publik.
Hasil penelitian Iksan ini juga menegaskan bahwa kolaborasi merupakan elemen penting untuk meningkatkan organizational innovation power dan kinerja organisasi. Kolaborasi menciptakan sinergi, memungkinkan inovasi berkelanjutan, dan memastikan organisasi dapat merespons tantangan dan peluang yang lebih baik. Oleh karena itu, organisasi perlu menempatkan kolaborasi sebagai prioritas strategis, baik melalui pengembangan sumber daya, kebijakan, maupun infrastruktur pendukung lainnya.
Iksan dalam penelitiannya juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar program inovasi perlu dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi pemerintah, sehingga setiap OPD minimal memiliki 3 inovasi yang dihasilkan oleh setiap bidang. Jadi pimpinan OPD wajib menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Daerah di awal tahun, dimana salah satunya memuat OPD wajib memiliki minimal 3 inovasi untuk setiap OPD sesuai dengan jumlah pejabat eselon III.
Saran lainnya, yaitu hubungan kepemimpinan strategis dan kekuatan inovasi organisasi perlu diperkuat melalui program inkubasi inovasi, sistem manajemen ide, dan lokakarya transformasi kepemimpinan berbasis budaya inovasi.
”Pemerintah daerah perlu memperkuat peran kepemimpinan strategis melalui pengembangan program kepemimpinan berbasis inovasi, optimalisasi sistem pengelolaan ide yang terintegrasi di setiap OPD, serta pelatihan transformasi organisasi guna menanamkan budaya inovasi secara menyeluruh,” ungkap Founder BRO_MAS atau Birokrat Maluku Utara Menulis ini.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!