Ia juga menjelaskan bahwa saat ini, hanya Dinas PUPR yang melakukan kegiatan fisik melalui swakelola. Untuk dinas lain, belum ada perkembangan berdasarkan penjelasan BPBJ. Kegiatan yang berjalan pun merupakan overcesin dan tidak melalui BPBJ.
“Contohnya, DAK Dikbud dan RSJ juga belum menyerahkan dokumen perencanaan, sehingga masih ada lebih dari Rp 200 miliar paket yang belum dilelang. Dari total itu, 20 persen yang sudah berjalan hanya Rp 68 miliar, yang berasal dari Dinas PUPR, sedangkan dinas lain belum ada kemajuan,” sebut Merlisa. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!