PAD Tak Maksimal, Fraksi Golkar Minta Walikota Ternate Evaluasi Total Pimpinan OPD

“Dapat dijelaskan bahwa, untuk penerimaan retribusi yang tidak capai target dikarenakan penganggaran beberapa penerimaan retribusi seperti parkir tepi jalan umum dan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan untuk penerimaan lain-lain PAD yang sah yaitu hasil kerja sama pemanfaatan BMD, dan hasil penjualan aset lainnya dianggarkan terlalu tinggi. Ke depan akan dilakukan evaluasi dan dianggarkan sesuai dengan potensi yang ada,” kata Wali Kota Tauhid dalam pidatonya, Senin (23/6/2025).

Wali Kota menambahkan, untuk penerapan sistem pemungutan berbasis digitalisasi, telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan dan telah diterapkan pemungutan retribusi parkir menggunakan sistem berbasis digitalisasi. Penerapan digitalisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penerimaan sektor retribusi daerah yang maksimal.

BACA JUGA  Rapat Paripurna DPRD Ternate, Pimpinan OPD Sibuk Main Hp, Ada yang Tertidur Pulas

“Untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan retribusi pada bulan Januari 2025 Pemkot Ternate telah melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri untuk melakukan penerimaan pajak PBB dan retribusi daerah,” ungkap Tauhid.

Lebih lanjut, Tauhid mengatakan, mengenai realisasi belanja yang tidak mencapai target terutama beberapa pos belanja modal, dapat dijelaskan bahwa sesuai LHP BPK, realisasi belanja Kota Ternate sebesar Rp 1,77 triliun dari anggaran sebesar Rp 1, 197 triliun atau 89,99 persen.

“Sedangkan untuk belanja modal dari anggaran sebesar Rp 185 miliar realisasi sebesar Rp 138 miliar, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 47 miliar. Ini terjadi karena penerimaan dana transfer Pemkot Ternate yang tidak cair atau dimasukkan dalam Treasury Deposit Facility (TDF) oleh Kementerian Keuangan tahun 2024 dan disalurkan pada tahun anggaran 2025,” jelasnya

BACA JUGA  Pemkot Ternate Bakal Seleksi Enam JPT, Ini Harapan DPRD

Ia menambahkan, di sisi lain terdapat beberapa retribusi yang dianggarkan terlampau besar sehingga terjadi utang belanja tahun 2024 yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 48,5 miliar. “Hal ini yang menyebabkan realisasi belanja Pemkot Ternate tidak capai target, Jadi di dalamnya termasuk belanja operasional dan belanja modal,” pungkasnya. (Mg01/Red2)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah