Menurut Firman, janji Taliabu dalam meraih DAK juga terkait dengan data stunting yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Selama satu periode, Taliabu memang tidak mendapatkan DAK,” sambungnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, Kuraisia Marsaoly, S.Ag, M.Si, menegaskan bahwa tidak bertanggung jawab atas kemiskinan data ekstrem. “Data kemiskinan ekstrem bukan ranah kami di kesehatan,” singkatnya, Selasa (27/5/2025).
Selain membahas masalah DAK, Firman juga menyoroti pentingnya perencanaan data yang memadai. Dengan persentase hanya sebesar 46 persen, BPPW tidak dapat melanjutkan proyek pembangunan yang diharapkan. “Kami terbuka untuk mendukung perbaikan infrastruktur, tetapi dokumen perencanaan harus sudah siap terlebih dahulu,” tegasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!