Jamian menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan dimaksudkan untuk melangkahi tugas Komisi di DPRD, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan fraksi.
Ia juga mengungkapkan, belum ada kejelasan terkait status pembayaran pajak untuk kendaraan dinas pimpinan daerah. “Secara spesifik, apakah kendaraan dinas milik wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah sudah dibayar atau belum, kami belum tahu. Namun, secara umum, tunggakan kendaraan dinas Pemkot Ternate memang belum dibayarkan,” ujarnya.
Bahkan, kata Jamian, kendaraan dinas yang ia gunakan sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Ternate juga masuk dalam daftar tunggakan. “Saya sudah tanyakan ke Sekwan, dan katanya dokumen kendaraan dinas tersebut hilang, sehingga pembayaran belum bisa dilakukan,” ungkapnya.
Temuan tersebut akan segera disampaikan ke lembaga DPRD untuk dibahas lebih lanjut bersama Pemkot Ternate. “Ini akan kami sampaikan secara resmi ke DPRD agar bisa ditindaklanjuti bersama Pemkot. Jumlah tunggakannya besar, dan ini perlu menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (Mg01/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!