Sofifi, Maluku Utara – Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, meminta kepada pemerintah daerah agar lebih transparan terkait dengan subsidi tiket 50 persen bagi masyarakat Maluku Utara yang melaksanakan mudik lebaran Idul Fitri.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah agar lebih terbuka soal kuota tiket mudik ini,” tegas Nazlatan Kasuba, di halaman kantor Gubernur Malut, Jumat (21/3/2025).
Menurut Nazlatan, DPRD menginginkan adanya mekanisme yang yang jelas soal kompensasi ini. Sebab, jika ASDP sudah menerapkan tiket online (online ticketing), maka pembookingan tiket 50 persen subsidi apakah masuk online ticketing atau kontak person.
“Kalau terjadi kontak person berarti ada tanda tanya besar di situ. Berapa dan siapa saja yang mendapatkan kuota 50 persen subsidi, terkecuali tidak ada kuota, kalau tidak ada kuota siapa saja yang dapat. Sehingga kalau masyarakat masuk ternyata kuotanya sudah habis, dan kita tidak tahu, yang pasti pesan tiket itu siapa,” tanya Nazla, sapaan Nazlatan Ukhra Kasuba.
“Karena itu, kami dari Komisi I DPRD Maluku Utara akan mendorong perlu transparansi dari program pemerintah terkait dengan subsidi tiket gratis,” sambungnya.
Ia juga berharap, kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, agar sama-sama memantau penerapan tiket subsidi 50 persen ini, agar kebijakan ini betul-betul tersampaikan kepada masyarakat Maluku Utara.
“Ini harus dikawal agar seluruh masyarakat Maluku Utara bisa menikmati, jangan sampai terjadi masalah,” ujarnya.
Dia juga mengakui, Komisi I DPRD Malut juga sudah melakukan rapat dengan ASDP terkait subsidi tiket. Dari hasil koordinasi itu ternyata Pemprov belum ada satu kesepakatan yang betul-betul konkrit dengan ASDP.
“Sehingga ini perlu juga dikritisi agar ada transparansi dan kehati-hatian dari pemerintah daerah dalam menerapkan subsidi tiket tersebut,” tandasnya. (RS/Red)
