Di samping itu, pertemuan DPRD dan IWIP juga menyasar di sektor UMKM hingga pendidikan, kesehatan dan kebutuhan warga di daerah lingkar tambang. Di mana DPRD menginginkan agar distribusi pangan yang masuk di areal perusahaan nikel ini juga melibatkan UMKM.
“Pihak IWIP akan membuka peluang itu. Pasca gubernur dan Bupati Halmahera Tengah (Halteng) dilantik pada 20 Februari ini kita bertemu dengan mereka bicara soal ini, supaya kita dorong agar bisa menjadi mitra perubahan subkon yang ada di IWIP,” kata Iqbal.
“Kita berharap agar dana CSR PT IWIP bisa memperhatikan pendidikan, kesehatan, begitu juga menyangkut dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lingkar tambang. Kita juga berharap IWIP bisa membangun gedung SMK setelah siswa lulus mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut, sehingga tidak ada kecemburuan anak daerah,” tutur Ikbal.
Disentil apakah tak ada pembahasan lanjutan dengan Pemprov mengingat banyak perusahaan tambang bercokol di Maluku Utara namun PAD dari sektor pertambangan terbilang stagnan, Kata Iqbal, semua kembali ke Pemda. “Kita DPRD ini kalau tidak dapat informasi dari pemerintah daerah juga susah, apalagi kita harus jalan sendiri, karena dengan pemerintah juga agak susah,” tutupnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!