Politisi PKB ini juga meminta BKPPD tidak tertutup atas hasil pemeriksaan 21 PPPK bermasalah. Ia menegaskan masalah ini sudah menjadi atensi publik. “Prosesnya harus transparan, jadi setelah kami agenda di luar daerah, kami akan panggil Kepala BKPPD untuk menjelaskan,” Ungkapnya
Dalam Pemberitaan sebelumnya, Kamis (23/01/25), BKPPD Kabupaten Halmahera Selatan meminta klarifikasi 21 honorer yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun penerimaan 2024. Klarifikasi dilakukan di Kantor BKPPD.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!