Ini Penyebab BPBJ Malut Batalkan Pengadaan Proyek

Sofifi, Maluku Utara – Pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen oleh pemerintah pusat berdampak besar terhadap berbagai program yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. 

Salah satu dampak nyata adalah pembatalan sejumlah proyek lelang di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, dengan total nilai mencapai miliaran rupiah pada tahun 2025.

Pemangkasan anggaran ini paling terasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), di mana beberapa proyek yang telah memasuki tahap pelelangan harus dihentikan.

Plt. Kepala BPBJ Maluku Utara, Abdul Farid Hasan, mengungkapkan bahwa beberapa proyek terpaksa dibatalkan karena pagu anggaran yang telah dihapus.

“Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pengawasan di Dinas PUPR, ada satu paket senilai Rp 700 juta dan satu lagi Rp 500 juta, keduanya sudah dibatalkan. Sementara itu, di DKP terdapat dua paket perencanaan dengan nilai masing-masing Rp 300 juta, yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung DAK,” ujar Farid, Kamis (6/2/2025) di Sofifi.

Ia menjelaskan bahwa pembatalan proyek di Dinas PUPR dilakukan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)mengirimkan surat resmi ke BPBJ.

“Percuma saja lelang dilakukan jika pagunya sudah dihapus oleh pemerintah pusat,” ucapnya.

Sementara itu, pembatalan proyek di DKP juga terjadi karena anggaran yang bersumber dari DAU terkena pemangkasan. Bahkan, dua paket perencanaan yang sudah memiliki pemenang lelang kini masih dalam masa sanggah dan menunggu keputusan lebih lanjut.

Meski banyak proyek terpaksa dibatalkan, beberapa sektor tetap mendapat alokasi DAK. Farid menyebutkan bahwa DAK pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sebesar Rp 19 miliar serta DAK untuk pengadaan peralatan medis di RSUD Sofifi tetap berjalan sesuai rencana.

“Untuk dua OPD ini, proses pengadaan dilakukan langsung oleh PPK melalui e-katalog tanpa melalui BPBJ,” kata Farid.

Pemangkasan anggaran ini menjadi tantangan bagi Pemprov Maluku Utara dalam menjalankan program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan perikanan, yang terdampak cukup signifikan. (*)