Sofifi, Maluku Utara – Perairan Maluku Utara perlu dilakukan pengawasan dari praktik penagkapan ilegal yang sering terjadi. Selama ini pengawasan masih bergantung pada Provinsi Maluku. Hal ini dikatakan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Abdullah Assaf kepada media ini Kamis (06/02/2025).
Dihadapan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Abdullah menyampaikan, pemerintah pusat harus menyediakan sarana dan prasarana pengawasan laut di wilayah Maluku Utara. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
“Penangkapan ikan dengan cara tidak ramah lingkungan seperti pengeboman ikan dan penggunaan alat tangkap terlarang masih sering terjadi. Bahkan, kapal-kapal asing juga terdeteksi melakukan penangkapan ilegal di perairan Maluku Utara,” jelasnya.
Abdullah juga berharap agar Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, dapat memperjuangkan bantuan armada dan pembangunan pangkalan yang memadai untuk Maluku Utara.
“Sesuai informasi dari KKP RI, ada rencana pembangunan pangkalan di Maluku Utara. Kehadiran pangkalan ini akan didukung dengan infrastruktur armada yang lebih besar, sehingga pengawasan terhadap illegal fishing bisa ditingkatkan secara signifikan,” pungkasnya. (*)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!