Sofifi, Maluku Utara – Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir menyatakan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024, yang dirilis KPK baru-baru ini adalah ‘Warning’ bagi pemerintah provinsi.
Menurutnya, hasil SPI tersebut merupakan peringatan agar pemerintah provinsi segera melakukan pembenahan di semua bidang baik itu tata kelola keuangan maupun pemerintahan.
“Misalnya, kita membuat target pendapatan yang tinggi tapi kemudian pendapatan tidak mencapai target sehingga kita tidak bisa membayar utang. Karena masalah itu lalu dilakukan survei dan ditanyakan kepada masyarakat soal ini pasti mereka mengatakan uangnya sudah dikorupsi, tapi karena ini survei sehingga menimbulkan pendapat di masyarakat menjadi tidak baik,” kata Samsuddin A. Kadir, Kamis (30/01/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut ia menyebutkan, upaya terbaik yang dilakukan agar SPI membaik lagi adalah dengan merasionalisasi APBD. Dengan begitu, kata Pj Gubernur, tidak lagi menjadi persoalan.
“Karena pendapatan tidak tercapai, dan apabila PAD tidak tercapai target menyebabkan banyak program yang tidak bisa dilaksanakan pembayaran, sehingga masyarakat berasumsi tidak bisa di bayar karena uangnya sudah dimakan,kita berupaya agar APBD kita kedepan harus lebih sehat,” ujarnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
