Ternate, Maluku Utara- Pemerintah Kota Ternate dinilai belum serius menuntaskan masalah kekurangan guru di tiga Kecamatan terluar yakni, Batang Dua, Hiri dan Moti.
Itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U. Malik kepada Haliyora, Rabu (16/03/2022).
Anas menyampaikan, kekurangan guru di tiga kecamatan terluar itu sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan maupun Komisi III DPRD Kota Ternate, tapi hingga sekarang belum bisa ditangani secara baik.
“Padahal pada pasal 31 UUD 1945 jelas disebutkan ‘Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan Tanpa Kecuali.’ Untuk itu Komisi III meminta pertanggungjawaban Dinas Pendidikan sebagai pelaksana pendidikan dasar, sebab di tiga kecamatan terluar masih terjadi kelangkaan guru SD maupun SMP,” tandas Anas.
Politisi Partai Golkar itu juga mendesak kepada Dinas Pendidikan agar segera menyusun data base tenaga guru untuk mendeteksi berapa jumlah guru putra daerah yang harus ditempatkan di tiga kecamatan tersebut. “Guru putera daerah harus menjadi prioritas untuk ditempatkan di sana,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Anas, Pemkot Ternate juga harus menyedikan sarana dan prasarana, serta fasilitas guru, seperti rumah dinas.
Saat ini, sambung Anas, mayoritas guru di tiga kecamatan terluar tersebut belum besertifikasi.
“Rata-rata guru yang ditugaskan di pulau terluar itu belum bersertifikasi, belum mendapat tunjangan sertifikasi. Karena itu harus menjadi perhatian pemerintah, apakah dikasi tunjangan insentif ataukah masuk ke tunjangan TPP. Kan mereka belum bersertifikasi, juga belum dapat TPP. Kalau belum bersertifikasi maka harus ada tunjangan insentif guru terpencil.” pungkasnya. (Wan-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!