Ketua Komisi III Tuding Kepala BPKAD Hambat Pembangunan di Taliabu

- Editor

Jumat, 10 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L Mayabubun saat diwawancarai awak media

Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L Mayabubun saat diwawancarai awak media

Bobong, Maluku Utara – Ketua Komisi III DPRD Taliabu, Budiman L Mayabubun, menuding Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Moh Ridwan Azis, sebagai penghambat pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. 

Pasalnya kata Budiman, sejumlah pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu tidak dapat diselesaikan alias selalu mangkrak dikarenakan anggaran tidak berjalan dengan normal. 

BACA JUGA  Sekwil PKB Malut Beri Sinyal Pindah Dapil Bertarung di Kapsul-Taliabu

Padahal menurutnya, setiap program kerja telah dianggarkan sesuai dengan nilai dan item kegiatannya. Bahkan pada beberapa pekerjaan fisik yang telah dikerjakan dan sifatnya urgen (penting) seperti ruas jalan dalam ibukota, ruas Bobong-RSUD itu pun telah dikerjakan tapi tidak dibayarkan  untuk kelanjutannya. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Intinya yang menghambat pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu ini termasuk jalan dalam Kota Bobong, ini Kaban Keuangan dia yang tidak cairkan anggaran lanjutkan pekerjaan ini baru alasan anggaran kosong. Jadi saya pertegas yang menghambat pekerjaan pembangunan di Taliabu itu Kaban Keuangan,” tegas Budiman L Mayabubun kepada wartawan, Jumat (10/01/2025) 

BACA JUGA  Suriyati Suaib Ditunjuk Jabat Plt Kadis Perkim Morotai

Berita Terkait

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak
Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK
Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini
Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG
Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini
THR PPPK tak Sesuai Gaji Pokok, Begini Penjelasan Pemda Halmahera Selatan
Jelang Idul Fitri, Aktivitas Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Feri Daruba Meningkat
Perkara Utang yang Seret Nama Walikota Ternate Dicabut, Pengacara Penggugat Ingatkan Ini 
Berita ini 215 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Maret 2025 - 01:05 WIT

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak

Minggu, 23 Maret 2025 - 00:31 WIT

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:38 WIT

Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini

Sabtu, 22 Maret 2025 - 21:08 WIT

Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG

Sabtu, 22 Maret 2025 - 20:53 WIT

Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini

Berita Terbaru

Praktisi Hukum, Sarwin Hi. Hakim

Headline

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Minggu, 23 Mar 2025 - 00:31 WIT

error: Konten diproteksi !!