Menurut Umar, biasanya di momentum politik, kepala desa dan BPD menjadi sasaran empuk para pimpinan OPD mengintimidasi mereka terlebih soal pelaporan keuangan serta administrasi desa.
“Untuk itu, saya berharap Kades dan BPD tetap netral, dan tidak tunduk jika diintervensi para pimpinan OPD. Sebab jabatan Kades dan BPD dipilih oleh warga. Apalagi tentang Pilkada lalu kalian kades berada di tengah-tengah, dalam hal ini kalian kades dan BPD tetap profesional dan netral, masa mereka harus ganti. Itu tidak aturan yang menjelaskan itu. Jadi selama kalian masih berada pada posisi netral dan profesional tidak perlu takut dengan ancaman, ingat itu,” tegasnya.
Sebaliknya, lanjut Umar, apabila dirinya mendapatkan laporan bahwa ada Kades dan BPD yang menekan warga memilih paslon tertentu maka dirinya langsung turun tangan. “Jika ada yang lapor kades tekan warganya maka saya sendiri yang akan turun. Begitu juga dengan ASN, itu tidak boleh, jadi jangan kumpul-kumpul orang lalu paksa itu tidak boleh,” tandasnya. (RF/Red1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!