Sofifi, Maluku Utara- Anggota DPRD Maluku Utara, Jainal Samad, meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak berlaku arogan terhadap Pemprov Maluku Utara yang didera begitu banyak masalah.
Menurut Jainal, sebenarnya masalah ini terjadi sudah lama pasca gagalnya APBD-Perubahan tahun 2023.
“Jadi pejabat yang kemarin diganti oleh Plt Gubernur itu ulah mereka sehingga APBD-P 2023 itu tidak disetujui oleh Mendagri. Kejadian di APBD Induk 2024 hampir sama, jadi langkah yang di lambil gubernur sudah tepat,” kata Jainal Samad, melalui sambungan telepon, Rabu (17/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jainal bilang, pihak Kemendagri tidak melihat dilematis yang dihadapi Pemprov. Kemendagri kata dia, hanya melihat pada sisi administrasi saja.
“Yang harus dilihat pasca mantan gubernur terjaring OTT itu hampir semua pejabat tersebut bermasalah,” singgungnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
