Pemerintah dan Muhammadiyah Diprediksi Idul Fitri ‘Bareng’ Meski Awal Ramadhan Berbeda

- Editor

Minggu, 7 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi rukyatul hilal. (Foto: istimewa)

Ilustrasi rukyatul hilal. (Foto: istimewa)

Haliyora.id, Jakarta – Perbedaan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha merupakan diskursus yang sudah berjalan puluhan tahun. Perbedaan ini turut mewarnai khazanah Islam di Indonesia dengan metode dan kriteria keilmuan yang masing-masing pihak sodorkan. 

Tak jarang ketegangan, beban psikologis atas dikotomi yang terjadi, menimbulkan riak-riak kecil.

Perbedaan ini umumnya terjadi antara ormas Muhammadiyah dan pemerintah bersama sebagian besar ormas Islam lain. Seperti Ramadhan 2024, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengawali bulan suci umat Islam ini sehari lebih awal dibanding kalender pemerintah yang beredar.

Pada 12 Januari 2024, PP Muhammadiyah sudah mengumumkan awal Ramadhan jatuh pada Senin, 11 Maret 2024.

Sementara itu, pemerintah baru meresmikan awal Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024 melalui sidang Isbat yang dipimpin Kementerian Agama. Penetapan ini berbeda dengan ketetapan Muhammadiyah, sehingga ada sebagian umat Islam di Indonesia yang melaksanakan ibadah puasa lebih awal.

BACA JUGA  Penetapan Awal Ramadhan dan Libur Panjang 4 Hari

Pemerintah menetapkan awal bulan dengan menunggu hasil rukyat atau pengamatan hilal. Hasil rukyat menjadi acuan bagi pemerintah melaksanakan sidang penentuan Ramadhan. Hilal sendiri merupakan sabit sangat tipis selaksa benang cahaya dengan bagian bulan yang terang kurang dari 1 persen. Tidak mudah mengamatinya, karena kecerahan langit dapat mempengaruhi hasil pengamatan.

Berita Terkait

Anggaran Cekak, Pembayaran Gaji PPPK Pemprov Malut Masih ‘Samar’
Bikin Nyesek! Lahan Gelora Kie Raha Ternyata Bukan Aset Pemkot Ternate
PAW Sejumlah Kades di Halsel Menunggu Dua Persetujuan Ini
Progres Lelang Berjalan Lambat, Deprov Malut Desak OPD Percepat Ajukan Dokumen ke BPBJ
Gaji ke-13 ASN Pemkot Ternate ‘On’ Proses
Dirjen Otda Beri Sinyal Buruk, Perjuangan 3 DOB di Halsel Terganjal Lagi
BPKAD Ungkap 668 Bidang Tanah Milik Pemkot Ternate Belum Bersertifikat
Gubernur Sherly Berencana Subsidi Kapal Cepat untuk ASN, Pemilik Speedboat ‘Meradang’
Berita ini 802 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 7 Juli 2025 - 22:54 WIT

Anggaran Cekak, Pembayaran Gaji PPPK Pemprov Malut Masih ‘Samar’

Senin, 7 Juli 2025 - 21:34 WIT

Bikin Nyesek! Lahan Gelora Kie Raha Ternyata Bukan Aset Pemkot Ternate

Senin, 7 Juli 2025 - 21:23 WIT

PAW Sejumlah Kades di Halsel Menunggu Dua Persetujuan Ini

Senin, 7 Juli 2025 - 21:10 WIT

Progres Lelang Berjalan Lambat, Deprov Malut Desak OPD Percepat Ajukan Dokumen ke BPBJ

Senin, 7 Juli 2025 - 20:42 WIT

Dirjen Otda Beri Sinyal Buruk, Perjuangan 3 DOB di Halsel Terganjal Lagi

Berita Terbaru

Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abdul Wahab

Headline

PAW Sejumlah Kades di Halsel Menunggu Dua Persetujuan Ini

Senin, 7 Jul 2025 - 21:23 WIT

error: Konten diproteksi !!