Tanya Biaya Operasional, PPS dan KPPS di Morsel Datangi Kantor KPU Morotai

- Editor

Senin, 12 Februari 2024 - 16:25 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat antara PPS, KPPS dan KPU Morotai Selatan, Senin (12/2/2024)

Rapat antara PPS, KPPS dan KPU Morotai Selatan, Senin (12/2/2024)

Daruba, Maluku Utara- Sejumlah Anggota PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) mendatangi kantor KPU Pulau Morotai, Senin (12/2/2024).

Kedatangan petugas PPK, PPS serta puluhan ketua dan anggota KPPS ini untuk mempertanyakan  anggaran operasional mereka.

“Sejak pelantikan hingga saat ini kami belum tahu berapa besar biaya operasional kami sehingga kami datang untuk mempertanyakan, apakah anggaran itu dia melekat di KPU ataukah di PPK atau di PPS,” kata Suwito Nou, salah satu anggota PPS Desa Todoku saat disambangi wartawan.

Menurut Suwito, yang dia ketahui besaran biaya operasional penyelenggara tingkat bawah bervariasi tergantung kondisi keuangan. Hanya saja pihak KPU tidak menjelaskan detail untuk biaya operasional penyelenggara tingkat bawah.

“Ada sebagian PPS dan KPPS bersikap mau mengundurkan diri, jika tidak dijelaskan secara detail terkait biaya operasioanl tersebut. Kami berharap kiranya KPU bisa memberikan biaya operasional kami,” katanya.

BACA JUGA  Gedung RS Jiwa di Sofifi Memprihatinkan

Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Morotai Selatan Ibrahim M. Saleh ketika dikonfirmasi wartawan mengakui bahwa persoalan ini hanya persoalan miskomunikasi saja di tingkat bawah.

“Kami tetap membutuhkan titik kejelasan juga terkait masalah tersebut. Karena ada dua perbedaan pada saat Bimtek itu, KPU ketika membayar uang operasional itu tidak merata. Artinya pembayaran biaya operasional itu dia berbeda-beda. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan para anggota PPS dan KPPS,” ungkap Ibrahim.

Berita Terkait

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Kades Cendana Morotai Terancam Pidana
Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula
Berita ini 95 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:15 WIT

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:53 WIT

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:17 WIT

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:00 WIT

Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:56 WIT

Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:21 WIT

Kades Cendana Morotai Terancam Pidana

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIT

Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula

Selasa, 27 Februari 2024 - 14:12 WIT

Pedagang di Ternate ‘Ngamuk’, Banjiri Jalanan dengan Buah Pisang

Berita Terbaru

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!