Daruba, Maluku Utara- Sejumlah Anggota PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) mendatangi kantor KPU Pulau Morotai, Senin (12/2/2024).
Kedatangan petugas PPK, PPS serta puluhan ketua dan anggota KPPS ini untuk mempertanyakan anggaran operasional mereka.
“Sejak pelantikan hingga saat ini kami belum tahu berapa besar biaya operasional kami sehingga kami datang untuk mempertanyakan, apakah anggaran itu dia melekat di KPU ataukah di PPK atau di PPS,” kata Suwito Nou, salah satu anggota PPS Desa Todoku saat disambangi wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Suwito, yang dia ketahui besaran biaya operasional penyelenggara tingkat bawah bervariasi tergantung kondisi keuangan. Hanya saja pihak KPU tidak menjelaskan detail untuk biaya operasional penyelenggara tingkat bawah.
“Ada sebagian PPS dan KPPS bersikap mau mengundurkan diri, jika tidak dijelaskan secara detail terkait biaya operasioanl tersebut. Kami berharap kiranya KPU bisa memberikan biaya operasional kami,” katanya.
Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Morotai Selatan Ibrahim M. Saleh ketika dikonfirmasi wartawan mengakui bahwa persoalan ini hanya persoalan miskomunikasi saja di tingkat bawah.
“Kami tetap membutuhkan titik kejelasan juga terkait masalah tersebut. Karena ada dua perbedaan pada saat Bimtek itu, KPU ketika membayar uang operasional itu tidak merata. Artinya pembayaran biaya operasional itu dia berbeda-beda. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan para anggota PPS dan KPPS,” ungkap Ibrahim.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
