Ibrahim juga menepis isu pengunduran diri anggota PPS termasuk dirinya dari KPPS.
“Ada bahasa kecewa yang keluar dari mereka seperti itu. Sebab teman-teman mau pada saat hari H mereka tidak terbebani dengan utang misalnya. Kalau biaya operasional tidak diberikan sudah tentu mereka bisa utang rokok atau hal lain begitu. Nah itulah yang membuat mereka agak sedikit geram dengan sikap KPU,” katanya.
“Minimal apa yang telah mereka (PPS dan KPPS) lakukan, baik itu energi bisa digantikanlah begitu,” sambung Ibrahim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pulau Morotai, Irwan Abbas yang dikonfirmasi mengenai ini menjelaskan sebagai penyelenggara Pemilu tingkat atas, pihaknya sudah menjelaskan secara terbuka terkait biaya operasional yang dipertanyakan itu.
“KPU sudah membayar baik itu biaya transportasi maupun biaya harian mereka. Itu semua sudah terbayar. Cuma ada beberapa yang kemudian terjadi miskomunikasi. Sehingga KPU dengan adanya informasi yang kami terima hari ini, langsung mengundang kepada pihak Sekertaris KPU, PPK dan anggaran untuk menyelesaikan pembayaran itu. Jika ada perselisihan pembayaran, maka akan diselesaikan secepatnya oleh pihak KPU dalam hal ini Sekertaris KPU dan bagian anggaran KPU,” katanya.
Selain itu, Irwan juga menjelaskan soal anggaran Bimtek yang belum dibayarkan ke PPS dan KPPS.
“Untuk anggaran bimtek PPS dan KPPS itu sudah dibuat permintaan anggaran. Maka hari ini atau besok akan dibayarkan, setelah dari uang masuk langsung dibayarkan disemua PPS dan KPPS di 88 desa dan 6 PPK Kecamatan,” tambahnya.
Ditanya, berapa nominalnya, Irwan mengaku tidak mengetahui pasti angkanya. “Yang jelas itu sudah di atur dalam PMK terkait dengan pembiayaan transportasi atau pengganti uang transportasi dari Kecamatan ke Kabupaten,” terangnya.
Disisi lain, Irwan juga menepis soal tudingan pihak PPS dan KPPS bahwa kerja KPU Pulau Morotai tidak maksimal.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
