JPPR Malut Minta PKD dan PTPS Dilibatkan saat Bagi Form Pemberitahuan

- Editor

Sabtu, 10 Februari 2024 - 21:20 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua JPPR Malut Jainul Yusup

Ketua JPPR Malut Jainul Yusup

Haliyora.id, Maluku Utara- Badan Pengawas Pemilu diminta memperketat fungsi pengawasan di jajaran tingkat bawah terutama Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Hal ini perlu dilakukan mengingat hari H pencoblosan Pemilu tinggal 4 hari saja.

Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara, Jainul Yusup kepada redaksi Haliyora.id, Sabtu (10/2/2024) mengatakan, jelang hari H pencoblosan, seluruh tahapan sudah mai berjalan mulai dari pembagian formulir pemberitahuan atau yang dikenal sebelumnya yaitu form C6 undangan kepada para pemilih.

Kata dia, di tahapan ini, dimana seluruh undangan telah didistribusikan door to door (dari rumah ke rumah) oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara atau KPPS, penyelenggara KPU di tingkat bawah. Olehnya itu, pentingnya ada pengawasan Bawaslu dalam hal ini PKD dan PTPS.

“Pembagian formulir pemberitahuan ke pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap dari rumah ke rumah ini penting melibatkan PKD dan PTPS. Dari yang kami amati, KPPS terkesan jalan sendiri sendiri, kita ambil contoh di kota Ternate, di saat pembekalan PTPS dan PKD dan apel siaga oleh Bawaslu, malah KPPS sudah diam-diam bagi form pemberitahuan, ada apa dengan KPPS ini,” kata Jainul dengan nada heran.

BACA JUGA  Alasan Takut Dibui, Wagub Malut Tak Hadiri Paripurna DPRD

Menurut alumni Universitas Khairun Ternate ini, sinergitas dan kerjasama sesama penyelenggara itu penting, sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri yang berujung pada kecurigaan publik.

Berita Terkait

DAK Dihapus, Pempus Tak Berpihak ke Petani Malut
Terima LHP BPKP, 4 Poin Penting Jadi Catatan Pemprov Malut
Pelabuhan Hiri Jadi Isu Utama di Musrembang, Sekda Ternate Respon Begini
TPP ASN Kota Ternate 2 Bulan Belum Dibayar, Totalnya Rp 16 Miliar
Sepi Peminat, Pansel Perpanjang Pendaftaran Seleksi 6 Pimpinan OPD di Pemprov
Soal Hibah Pilkada Mendagri Surati Pemprov Malut
Pelamar Tak Memenuhi Syarat, Lelang Jabatan Kadispar Morotai Diperpanjang
Penerbitan NIP PPPK Tahun 2023 Terhambat di Pemda
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 20:56 WIT

DAK Dihapus, Pempus Tak Berpihak ke Petani Malut

Senin, 26 Februari 2024 - 20:33 WIT

Terima LHP BPKP, 4 Poin Penting Jadi Catatan Pemprov Malut

Senin, 26 Februari 2024 - 20:32 WIT

Pelabuhan Hiri Jadi Isu Utama di Musrembang, Sekda Ternate Respon Begini

Senin, 26 Februari 2024 - 19:56 WIT

TPP ASN Kota Ternate 2 Bulan Belum Dibayar, Totalnya Rp 16 Miliar

Senin, 26 Februari 2024 - 19:55 WIT

Sepi Peminat, Pansel Perpanjang Pendaftaran Seleksi 6 Pimpinan OPD di Pemprov

Senin, 26 Februari 2024 - 16:43 WIT

Pelamar Tak Memenuhi Syarat, Lelang Jabatan Kadispar Morotai Diperpanjang

Senin, 26 Februari 2024 - 12:59 WIT

Penerbitan NIP PPPK Tahun 2023 Terhambat di Pemda

Minggu, 25 Februari 2024 - 18:03 WIT

9 Parpol Berpotensi Lolos Parliamentary Treshold

Berita Terbaru

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Malut Jainul Sadik

Headline

DAK Dihapus, Pempus Tak Berpihak ke Petani Malut

Senin, 26 Feb 2024 - 20:56 WIT

Sekda Samsuddin A. Kadir menerima LHP Tahun 2023 dari Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, Senin (26/2/2024)

Headline

Terima LHP BPKP, 4 Poin Penting Jadi Catatan Pemprov Malut

Senin, 26 Feb 2024 - 20:33 WIT

error: Konten diproteksi !!