Disisi lain, sambungnya, ada tim evaluasi kinerja kepala sekolah yang telah dibentuk dan sudah berjalan satu bulan.
“Jadi kinerja kepsek yang di evaluasi seperti sekolah yang tak konsisten mengerjakan kebijakan kementerian pendidikan, yakni pertama soal raport mutu, sekolah sehat, implementasi Permendiknas 46 tentang kekerasan dalam dunia pendidikan dan sejauh mana melakukan pengelolaan dana lain dari APBD/APBN seperti dana PIP,” sebutnya.
Soal pengelolaan BOS ini, jika kedapatan ada sekolah yang lalai, lanjut Imran, pihaknya langsung mengambil sikap tegas dengan mengevaluasi sekolah tersebut terutama kepseknya.
“Tahun ini total dana BOS sebesar Rp 139 miliar untuk ke SMA/SMK baik negeri dan swasta, sehingga selain lakukan sosialisasi tahun ini, kita juga melakukan evaluasi pengelolaan tahun 2023. Jadi kehadiran para kepsek di Sofifi ini tak ada kaitan dengan momen politik,” tandasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!