“Namun faktanya, tetap saja sama, karena ada pemerintah desa yang didesain untuk masuk dalam DPT dengan alasan masuk dalam tokoh di desa, ini kan sangat tidak adil kalau penegasannya pemerintah desa tidak bisa masuk, maka jabatan lain harusnya sudah tidak bisa digunakan anehnya yang masuk juga keluarga calon,” ungkapnya.
Dikatakan, dengan adanya DPT yang saat ini dikeluarkan oleh Panitia Pilkades, dirinya memastikan pihaknya sudah terlebih dahulu kalah meski belum sampai pada pemilihan karena kebanyakan adalah pendukung salah satu calon.
“Istilahnya belum apa-apa kita sudah kalah, karena belum kampanye saja salah satu calon sudah punya suara banyak di DPT itu, bahkan keluarga salah satu calon itu juga banyak yang masuk, padahal secara aturan yang masuk dalam DPT itu tidak bisa memiliki ikatan keluarga dengan calon, faktanya banyak, sehingga kita dirugikan secara politik,” beberpnya.
Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah Daerah (DPMD) agar mengevaluasi panitia Pilkades yang diduga tidak netral serta mengganti DPT yang ada.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!