“Memang secara aturan normatif tidak ada, tetapi ada hal yang paling mendasar tentang pemerintahan yang baik dan benar, di situ rujukannya. Birokrasi bukan korporasi, bukan pula perusahaan, ini adalah pemerintahan yang aturan mainnya jelas. Terdapat tugas dan fungsinya masing-masing,” sebutnya.
Bagi Nadjamuddin, sebagai seorang Sekda, tugas dari Suriyani Antarani harusnya hanya mengontrol, tidak langsung mengintervensi sesuai keinginan dia.
Saking kesalnya, Nadjamuddin lantas menyebut harga dirinya diinjak-injak oleh Plt Sekda Suriyani Antarani atas masalah ini. “Makanya saya bingung dengan pemerintahan di Pulau Morotai. Ini ada apa sebenarnya. Di Morotai ini ada dua matahari. Artinya ada dua kepala daerah. Walaupun Bupati M. Umar Ali, tapi ada orang lain lagi yang mengatur daerah ini, ini ada apa sebenarnya,” tudingnya.
Dia juga mengungkapkan, ketimpangan ini sebenarnya sudah diketahui oleh pimpinan OPD lain, hanya saja mereka tak berkutik karena mendapat tekanan.
“Teman-teman sebenarnya juga tahu, hanya saja mereka setengah mati untuk menyampaikan, baik itu ditekan dalam pelaksanaan tugas kemudian yang paling fatal lagi adalah mereka mendesak tugas OPD itu harus bagus, harus maksimal dan harus betul-betul mencapai target. Akan tetapi hal ini tidak dibarengi dengan kesejahteraan pegawai. Bagaimana orang mau kerja, tapi kesejahteraan tidak diperhatikan. Saya melihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada Sekda terlalu berlebihan,” sebutnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!