Sofifi, Maluku Utara- Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Haryadi Ahmad menegaskan pihaknya tetap akan mendorong pembentukan Pansus TPP Nakes karena sangat meresahkan masyarakat Malut.
“Pada saat DPRD rapat dengan Gubernur, Dewas, dan direktur RSUD Chasan Boesoerie, mereka memutuskan akan membayar dua bulan terlebih dahulu. Akan tetapi kalau janji tersebut tidak ditepati, maka Komisi lV tetap komitmen membentuk Pansus,” tegas Haryadi.
Menurut Haryadi, berdasarkan hasil rapat, menurut Gubernur anggaran tersebut ada di dinas Kesehatan. Jika pemerintah membayar tidak sesuai pun, maka tetap Pansus akan didorong.
“Agar supaya kita bisa menemukan permasalahan yang terjadi sesungguhnya,” jelasnya.
Menurut politisi PBB itu, pada saat rapat dengan Pemprov sudah diminta agar direktur RSUD CB yang lama dihadirkan.
“Karena dia yang lebih tau permasalahan tersebut. Tapi kan dia tidak hadir. Olehnya itu dengan terbentuknya Pansus sehingga dia bisa kita panggil karena dia yang lebih tau inti masalahnya,” tutur Haryadi memberi alasan.
Olehnya itu, harapan Komisi IV, dengan adanya direktur baru semoga kedepannya manajemennya lebih ditata dengan baik agar tidak lagi terjadi masalah seperti ini.
“Dan yang paling penting adalah peran Dewas dan direktur harus sinerji sehingga bisa mengawasi hal-hal seperti ini. Jangan seperti yang sebelumnya,” tutup Haryadi. (RS-3)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!